Pemerintahan Prabowo Cairkan KPR Subsidi untuk 160.070 Rumah

Presiden Prabowo Subianto mencairkan fasilitas pembiayaan KPR subsidi sebanyak 160.070 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah per 28 September 2026. Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini setara dengan 45,73 persen dari total target tahunan yang dipatok 350.000 unit rumah.

Dari total 160.070 unit hunian bersubsidi tersebut, penyerapan terbesar didominasi oleh kelompok pembiayaan rumah tapak yang mencapai 160.053 unit. Sisanya, sebanyak 17 unit, disalurkan untuk pembiayaan rumah susun atau rusun. Penyaluran fasilitas likuiditas ini menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto demi menekan angka kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia.

Penopang Utama Penyaluran KPR Subsidi

Lembaga keuangan perbankan pelat merah memegang porsi penting dalam percepatan pembiayaan perumahan rakyat ini. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mendapatkan kuota penyaluran FLPP sebesar 160.000 unit pada tahun berjalan 2026. Hingga September 2026, BTN mencatatkan realisasi penyaluran sebanyak 78.000 unit atau sekitar 48,75 persen dari alokasi kuota tersebut. BTN juga memperkuat pembiayaan dengan menyediakan fasilitas jangka waktu cicilan KPR FLPP hingga 40 tahun guna menjaga keterjangkauan angsuran masyarakat.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa realisasi ini didorong kerja maksimal jajarannya. “Sampai dengan hari ini realisasi untuk KPR subsidi FLPP dari 1 Januari sampai dengan 28 September 2026 ini telah di angka 160.070 unit, atau 45,73 persen dari target 350.000 unit rumah,” ujar Heru dalam Rapat Evaluasi Kinerja KPR Subsidi FLPP TA 2026 di Jakarta, Senin, 28 September 2026. Di tingkat daerah, penyaluran kredit perumahan juga bergerak cepat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mencatat realisasi kredit perumahan per 29 Juli 2026 di Jawa Tengah saja mencapai Rp4,96 Triliun untuk 28.275 debitur, disusul Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali.

Skema Tambahan dan Diversifikasi Hunian

Perluasan akses perumahan juga diiringi diversifikasi produk pembiayaan pemukiman. Menurut Hermita dari BTN pada Minggu, 27 September 2026, perbankan kini tidak hanya bertumpu pada FLPP, melainkan juga menyediakan skema Kredit Program Perumahan (KPP). Fasilitas KPP dirancang untuk membangun maupun merenovasi rumah yang sudah ada, khususnya guna mendukung kegiatan usaha jualan daring, serta menyasar pengembang perumahan dan penyedia bahan bangunan. Dukungan perbankan juga diperkuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang menargetkan penyaluran 60.000 unit rumah bersubsidi FLPP pada 2026, melengkapi portofolio KPR subsidi BRI yang telah menembus Rp16,16 Triliun untuk 118.000 debitur hingga penutupan 2025.

Yang masih jadi PR adalah mencapai target 350.000 unit rumah subsidi pada tahun ini di sisa waktu yang ada. Untuk menutup selisih capaian yang baru 45,73 persen ini, BP Tapera merancang strategi terobosan. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma pada Selasa, 29 September 2026, mengungkapkan pihaknya mengidentifikasi estimasi 60.000 unit rumah subsidi berstatus wanprestasi untuk dijual ulang kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui fasilitas FLPP. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyatakan kementerian telah menyiapkan langkah terpadu untuk mengejar target tersebut.

Keberhasilan program ini akan diuji langsung dari pemenuhan target 350.000 unit rumah subsidi pada penutupan tahun anggaran 2026. Percepatan realisasi skema daur ulang 60.000 hunian wanprestasi serta penyerapan sisa kuota pembiayaan di BTN dan mitra perbankan nasional akan menjadi bukti terukur berjalannya Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.