Program Presiden Prabowo memberikan sertifikat gratis tahun ini satu juta. Angka itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat mengunjungi Perumahan Pesona Kahuripan 15 di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026), dalam acara Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower.
Sasarannya warga berpenghasilan rendah. Menurut Maruarar, masih banyak warga yang telah memiliki tanah selama belasan hingga puluhan tahun, tetapi belum mengantongi sertifikat. Tanpa sertifikat, tanah yang mereka tempati puluhan tahun itu belum punya bukti hak yang sah. Sertifikat itu, kata dia, memberi kepastian hukum atas tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Pemberiannya disebut salah satu bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat memperoleh bukti hak atas tanah.
“Banyak yang sudah puluhan tahun, belasan tahun punya tanah, tapi baru sekarang mempunyai sertifikat,” kata Maruarar. Ia menjelaskan program itu dijalankan bersama sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perumahan dan pemberdayaan ekonomi, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni hingga penyediaan akses pembiayaan. Maruarar menilai pendekatan itu diperlukan agar program pemerintah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah dan kondisi ekonomi keluarga.
Sertifikat gratis dan bedah rumah
Selain pemberian sertifikat gratis, pemerintah memperluas sasaran program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada 2026. Di Kabupaten Bogor, sasaran program bedah rumah meningkat dari 1.346 unit pada 2025 menjadi 10.000 unit pada 2026. Sementara itu, di Provinsi Jawa Barat, jumlah rumah yang menjadi sasaran program meningkat dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit pada periode yang sama. Program bedah rumah itu dibahas Maruarar dalam kunjungan yang sama.
KPR subsidi ikut dipermudah
“Rumahnya diperbaiki dengan program bedah rumah, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonomi keluarganya diperbaiki dengan program KUR Perumahan dan juga PNM yang bunganya diturunkan dari 22 ke 8 persen,” ujarnya. Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi, antara lain melalui bunga kredit sebesar lima persen per tahun dan uang muka sebesar satu persen. Selain itu, pemerintah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Maruarar, yang masih jadi PR adalah masih banyaknya warga yang sudah puluhan tahun memiliki tanah tetapi belum memegang sertifikat. Program tahun ini memberi satu juta sertifikat gratis, dan angka itu belum menutup seluruh warga yang menunggu. Maruarar sendiri menyebut pendekatannya komprehensif, tidak satu-satu mengerjakannya, sehingga sertifikat, perbaikan rumah, dan pembiayaan berjalan beriringan.
Menurut Maruarar, berbagai kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses terhadap hunian layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sertifikat gratis itu menyasar warga berpenghasilan rendah, kelompok yang disebut Maruarar paling membutuhkan kepastian hukum. Angka yang bisa dicek pembaca: satu juta sertifikat gratis tahun ini, 10.000 unit bedah rumah di Kabupaten Bogor dan 40.000 unit di Jawa Barat pada 2026, serta bunga PNM 8 persen setelah turun dari 22 persen.
Baca juga: Prabowo Beri 275 Warga Eks Bantaran Rel Senen Hunian Layak
Sumber & Rujukan
- Maruarar: Sertifikat gratis beri kepastian hukum bagi warga, ANTARA, 16 November 2026
- Menteri PKP: Sertifikat Tanah Gratis Wujud Kehadiran Negara untuk Kepastian Hukum Warga, Republika, 16 November 2026
- Kabar Baik bagi Warga, Sejuta Sertifikat Tanah Gratis Disiapkan Pemerintah pada 2026, Koran Jakarta, 16 November 2026



