Menurut siaran pers Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, kemiskinan ekstrem Indonesia turun signifikan dalam setahun terakhir. Namun ratusan ribu keluarga miskin masih belum tersentuh bantuan.
Sekitar 1,36 juta orang berhasil keluar dari kategori miskin ekstrem dalam rentang waktu satu setengah tahun terakhir. Angka ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dalam rapat evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di Jakarta, Senin, 27 April 2026. Informasi ini disampaikan lewat siaran pers Kemenko PM yang dipublikasikan Sekretariat Negara.
Menurut siaran pers tersebut, tingkat kemiskinan ekstrem nasional turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Secara jumlah, penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa. Muhaimin menyebut penurunan ini adalah hasil kerja bersama berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan pemangku kepentingan, khususnya sejak Inpres 8/2025 diterbitkan.
“Sejak dikeluarkannya Inpres ini semua kementerian dan lembaga secara terus menerus melakukan langkah-langkah baik yang bersifat anggaran langsung berbentuk perlindungan sosial, bantuan sosial, dan program-program yang langsung bisa dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Muhaimin, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenko PM.
Untuk mengejar target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, pemerintah menajamkan intervensi pada 16.550 desa dan kelurahan prioritas. Muhaimin menekankan strategi ke depan harus berbasis pemetaan wilayah yang lebih presisi agar program tepat sasaran. Instrumen program mencakup penguatan infrastruktur, program padat karya, sinergi pelatihan vokasi, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk ekonomi kreatif, koperasi, dan UMKM.
Namun siaran pers yang sama juga mengungkap sisi yang belum selesai. Muhaimin mencatat lebih dari 774 ribu keluarga kategori desil 1, kelompok termiskin dalam pemeringkatan ekonomi nasional, belum tersentuh intervensi apa pun. Wilayah dengan catatan terbanyak meliputi Garut, Bogor, Cirebon, Cianjur, dan Kulonprogo. Selain itu, 8,1 persen keluarga tercatat belum menerima bantuan sama sekali, sementara 60,2 persen keluarga desil 1 baru menerima satu hingga dua program bantuan saja, jauh dari cakupan penuh yang idealnya mereka terima.
Data-data ini penting untuk dicermati publik, karena klaim keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara nasional tidak otomatis berarti pemerataan bantuan sudah berjalan baik di tingkat keluarga. Ratusan ribu keluarga termiskin yang belum tersentuh menunjukkan sistem pendataan dan distribusi bantuan masih punya celah, meski basis datanya sudah terintegrasi lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ke depan, pemerintah berencana memperluas cakupan program agar menjangkau seluruh kelompok desil 1, sembari mengubah pola bantuan sosial dari sekadar bansos rutin menjadi program pemberdayaan ekonomi produktif. Muhaimin juga menegaskan pentingnya orkestrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan keseluruhan hingga maksimal 5 persen pada 2029.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus jelas dampaknya. Berapa orang yang berhasil keluar dari kemiskinan harus menjadi ukuran utama,” tegas Muhaimin dalam siaran pers yang sama.
Target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 masih terbuka, tapi keberhasilannya akan sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah menutup celah data di 774 ribu keluarga yang selama ini luput dari perhatian program bantuan.
Sumber & Rujukan:
