Petani RI Disebut Sudah Bisa Liburan ke Luar Negeri, Ini Datanya

Presiden Prabowo menyebut banyak petani sudah bisa liburan ke luar negeri. Data BPS dan laporan Kementerian Koperasi menunjukkan sinyal yang lebih konkret ketimbang sekadar anekdot panggung.

Presiden Prabowo Subianto bikin riuh ribuan pengurus koperasi yang memadati Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026). Di depan mereka, ia menyampaikan laporan yang katanya baru diterimanya: petani Indonesia sekarang banyak yang pergi berlibur ke luar negeri.

“Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Nggak apa-apa, libur boleh, kapan lagi petani libur ke luar negeri,” kata Prabowo dalam pidatonya di Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 Tahun 2026.

Pernyataan itu terdengar seperti guyonan panggung. Tapi ada alasan kenapa Prabowo melempar klaim tersebut justru di acara koperasi. Sepanjang pemerintahannya, ia berulang kali menyebut petani, nelayan, dan buruh sebagai kelompok yang paling lama tertinggal dari pertumbuhan ekonomi nasional. Uang hasil panen, menurutnya, sering habis lebih dulu untuk membayar utang sebelum sempat dinikmati keluarga di desa.

Untuk membalikkan pola itu, pemerintah menempuh dua jalur. Jalur pertama lewat harga: Bulog menaikkan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram tanpa potongan rafaksi, sementara kuota pupuk bersubsidi digandakan menjadi 9,5 juta ton. Jalur kedua lewat kelembagaan, yaitu membangun ribuan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai simpul ekonomi baru di tingkat desa, gagasan yang menurut Prabowo sudah ia pikirkan sejak puluhan tahun lalu saat masih bertugas di kampung-kampung dan melihat langsung kondisi warga yang kekurangan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono melapor langsung ke Prabowo dalam acara yang sama bahwa 15.845 unit koperasi desa itu sudah rampung dibangun secara fisik, lengkap dengan gudang dan gerai. Sekitar 19,5 ribu unit lain masih dalam proses, sementara total sekitar 83 ribu koperasi sudah berbadan hukum. Pelatihan pengurus ditargetkan tuntas awal Agustus 2026, dan setelah itu Kementerian Koperasi akan mengusulkan peresmian operasionalnya langsung ke Presiden.

Data Badan Pusat Statistik memberi gambaran yang lebih terukur soal kesejahteraan petani dibanding sekadar cerita liburan. Nilai Tukar Petani, indikator daya beli petani terhadap hasil panennya, tercatat 127,73 pada Mei 2026, naik 1,99 persen dari bulan sebelumnya dan menjadi yang tertinggi sejak Juni 2025. Sepanjang 2025, NTP rata-rata berada di 123,26, naik 3,04 persen dari tahun sebelumnya, ditopang membaiknya harga karet, gabah, kakao, dan bawang merah di pasar.

Tren ini belum merata di semua sektor. Pada Juni 2026, NTP nasional justru turun tipis 0,06 persen menjadi 127,65 karena biaya yang dibayar petani naik lebih cepat dibanding harga jual hasil panen. Subsektor peternakan bahkan tercatat turun 1,85 persen dalam sebulan. Klaim soal petani yang “liburan ke luar negeri” pun sejauh ini masih berupa laporan lisan presiden, belum ada data resmi BPS atau Kementerian Pertanian yang mencatat berapa banyak petani yang benar-benar bepergian ke luar negeri.

Yang lebih bisa dipegang saat ini adalah progres pembangunan koperasi desa dan tren NTP yang perlahan naik, bukan cerita liburan yang masih sebatas anekdot. Agustus 2026 akan jadi ujian sesungguhnya, saat ribuan koperasi itu mulai beroperasi dan hasilnya bisa langsung dirasakan warga desa.