Sosial

Bansos PKH-BPNT Cair 20 Juli, Datanya Kini Lebih Presisi

Bansos PKH dan BPNT triwulan III cair mulai 20 Juli 2026. Kemensos rapikan data bersama BPS agar penyaluran makin tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan resmi Kemensos. Foto: dok. Kemensos.

Kementerian Sosial memastikan bansos PKH dan BPNT triwulan III mulai mengalir 20 Juli 2026, setelah data penerima dirapikan bersama BPS agar bantuan sampai ke keluarga yang benar-benar berhak.

Jutaan keluarga penerima manfaat bisa bernapas lega. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk triwulan III mulai disalurkan 20 Juli 2026 dan berlangsung hingga September.

“Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul, dikutip dari keterangan resmi Kemensos, Selasa (14/7/2026).

Bansos yang telat cair bukan hal baru, dan penyebabnya sering sama: data penerima yang sudah tidak mencerminkan kondisi lapangan. Ada keluarga yang sebetulnya sudah membaik ekonominya tapi masih tercatat sebagai penerima, ada pula keluarga miskin baru yang belum masuk daftar. Di triwulan sebelumnya saja, Kemensos mencoret 11.014 nama karena sudah keluar dari kategori miskin atau rentan, sementara 475.821 KPM baru ditetapkan menggantikan slot yang kosong.

Untuk triwulan III ini, Kemensos kembali memutakhirkan data lewat mekanisme berjenjang. Prosesnya dimulai dari musyawarah di tingkat RT/RW, diteruskan ke operator data desa atau kelurahan, lalu ke Dinas Sosial setempat, sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota dan diserahkan ke Kemensos. Dari sana, data mengalir ke Badan Pusat Statistik untuk diverifikasi dan divalidasi, sebelum kembali ke Kemensos untuk dieksekusi jadi penyaluran.

Gus Ipul mengapresiasi pemerintah daerah yang proaktif menjalankan proses ini. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tercatat sebagai tiga provinsi paling aktif memutakhirkan data, sedangkan Kota Bekasi menjadi kota dengan jumlah pemutakhiran terbanyak secara nasional. “Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak,” ujarnya.

Yang membedakan penyaluran kali ini dari periode-periode sebelumnya adalah tindak lanjutnya. Gus Ipul menyebut penerima bansos akan diarahkan ke program pemberdayaan, sejalan dengan paradigma “Bansos Sementara, Berdaya Selamanya” yang digagas Presiden Prabowo Subianto. “Jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas,” katanya.

Tahun ini, Kemensos menargetkan lebih dari 150 ribu KPM masuk program pemberdayaan, dengan tiga bentuk dukungan yang disesuaikan hasil asesmen tiap keluarga: peningkatan keterampilan, penguatan akses, atau penguatan aset. “Mereka butuh peningkatan keterampilan atau tambahan aset, tempat usaha misalnya, atau aksesnya dibuka, mungkin dikerjasamakan dengan banyak pihak,” jelas Gus Ipul.

Soal berapa besar dana yang diterima tiap keluarga, angkanya bervariasi tergantung kategori anggota keluarga yang memenuhi syarat, mulai dari balita, anak sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas berat. Kemensos belum merilis rincian resmi untuk triwulan III ini, jadi keluarga penerima disarankan mengecek status dan nominalnya langsung lewat laman cekbansos.kemensos.go.id begitu masa penyaluran dibuka.

Target 150 ribu KPM pemberdayaan tahun ini masih jauh dari total keseluruhan penerima PKH dan BPNT yang berjumlah jutaan keluarga. Artinya, transisi dari bansos ke kemandirian ekonomi masih di tahap awal, dan hasilnya baru bisa dinilai setelah beberapa siklus penyaluran berjalan. Yang bisa dipantau publik sekarang: apakah data yang sudah dirapikan ini benar-benar membuat bansos sampai ke tangan yang tepat, atau masih menyisakan keluhan warga yang merasa berhak tapi belum terdata.

Sumber & Rujukan: