Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan program bedah rumah untuk memperbaiki 589 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 2026. Alokasi itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (3/11/2026), saat menerima kunjungan Bupati Mimika Johannes Rettob.
589 rumah dan rumah subsidi di Mimika
“Kabupaten Mimika tahun ini memperoleh alokasi sebanyak 589 unit, dengan progres penyelesaian fisik yang terus meningkat,” ujar Maruarar. Melalui program itu, 589 rumah itu diperbaiki agar memenuhi standar hunian layak.
Selain 589 rumah itu, pemerintah juga mendorong akses masyarakat terhadap rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Pada 2026, Kabupaten Mimika mendapat target penyaluran 629 unit rumah subsidi. Hingga saat ini, realisasinya telah mencapai 464 unit.
Dukungan pembiayaan perumahan di Mimika juga diperkuat melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dengan total nilai mencapai Rp22,53 miliar untuk 55 debitur. Pembiayaan itu terdiri atas sisi suplai sebesar Rp7,26 miliar untuk tiga debitur dan sisi permintaan sebesar Rp15,27 miliar untuk 52 debitur.
Sertifikat tanah dan kerja sama daerah
Pertemuan itu membahas percepatan sejumlah program perumahan di Kabupaten Mimika, mulai dari bedah rumah, penyediaan rumah subsidi, Kredit Program Perumahan, hingga fasilitasi sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah menyediakan posko untuk mendukung koordinasi dan percepatan pelaksanaan program di daerah. Program bedah rumah ini membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, kata dia.
Kementerian PKP juga membahas dukungan kepemilikan tanah bagi penerima bantuan bedah rumah. Sebanyak 589 penerima program di Mimika telah diajukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memperoleh fasilitasi sertifikat tanah gratis sesuai ketentuan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hak atas tanah sekaligus mendukung keberlanjutan perbaikan rumah masyarakat, katanya. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyatakan dukungannya terhadap program 3 juta rumah yang dijalankan Kementerian PKP.
Johannes menambahkan, Pemkab Mimika telah membangun 1.209 unit rumah menggunakan APBD sepanjang 2018-2025. Menurut dia, pembangunan perumahan penting untuk memperluas pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.
Yang masih jadi PR, menurut Johannes, adalah kebutuhan rumah khusus untuk relokasi masyarakat Kampung Iwaka yang terdampak banjir bandang. “Kami sangat membutuhkan pembangunan rumah khusus untuk relokasi masyarakat Kampung Iwaka yang terdampak banjir bandang,” katanya. Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyiapkan lahan untuk pembangunan tersebut dan lahan dimaksud telah memiliki sertipikat, ungkap Johannes. Rumah-rumah tersebut dibangun di atas tanah milik masyarakat dengan rata-rata tipe 45.
Ukuran keberhasilannya bisa dicek dari angka yang sudah disebut. Penyelesaian fisik 589 rumah itu, realisasi rumah subsidi menuju target 629 unit, dan terbitnya sertifikat tanah gratis bagi para penerima akan menunjukkan apakah alokasi 2026 ini berubah menjadi hunian layak yang bisa ditempati warga Mimika. Bila ketiga ukuran itu bergerak, manfaatnya terasa di rumah warga, bukan hanya di daftar alokasi. Angka 629 unit, 464 unit, dan Rp22,53 miliar itu berasal dari pembahasan yang sama pada Selasa (3/11/2026).
Baca juga: Prabowo Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Tanah Jarang PT PMM
