Ekonomi

Pemerintah Cetak Surplus Primer Rp85,1 Triliun, Naik 61 Persen

Keseimbangan primer semester I 2026 surplus Rp85,1 Triliun, naik 61 persen. Pendapatan negara tumbuh 21,4 persen, defisit turun ke 0,76 persen PDB.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Kredit: "Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga".

Enam bulan pertama 2026, seluruh belanja negara di luar bunga utang tertutup penuh oleh pendapatan sendiri, dengan sisa Rp85,1 Triliun. Setahun lalu sisanya cuma Rp52,8 Triliun.

Sepanjang enam bulan pertama 2026, negara menutup seluruh belanjanya di luar pembayaran bunga utang memakai pendapatan sendiri, dan masih menyisakan Rp85,1 Triliun. Ukuran itu namanya keseimbangan primer. Setahun sebelumnya sisa yang sama hanya Rp52,8 Triliun. Naiknya sekitar 61 persen.

Angka ini penting karena tahun lalu arahnya berlawanan. Pendapatan negara semester I 2025 justru terkontraksi 9 persen menjadi Rp1.201,8 Triliun. Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, menyebut tiga penyebabnya: harga minyak mentah Indonesia yang turun, dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara, dan kebijakan PPN barang mewah yang terbatas. Ujungnya, sepanjang 2025 keseimbangan primer ditutup dengan defisit Rp155,94 Triliun menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan.

Tahun ini mesin penerimaan berbalik. Penerimaan pajak semester I 2026 mencapai Rp1.035,7 Triliun, tumbuh 24,6 persen dibanding periode sama tahun lalu. Penerimaan negara bukan pajak menyusul di Rp271 Triliun, naik 21,6 persen. Kepabeanan dan cukai menyumbang Rp145 Triliun dengan pertumbuhan 3,4 persen. Total pendapatan negara sampai akhir Juni menyentuh Rp1.459,4 Triliun, naik 21,4 persen.

Yang membedakan periode ini dari resep penghematan biasa: belanja tidak direm. Belanja negara justru tumbuh 17,8 persen menjadi Rp1.656,0 Triliun. Belanja pemerintah pusat melonjak 29,4 persen ke Rp1.298,6 Triliun, dengan belanja kementerian dan lembaga naik 40 persen menjadi Rp658,9 Triliun. Transfer ke daerah mencapai Rp357,4 Triliun, tumbuh 11,2 persen.

Kombinasi itu membuat defisit semester I 2026 berhenti di Rp196,5 Triliun atau 0,76 persen dari produk domestik bruto. Semester I tahun lalu angkanya Rp204,2 Triliun setara 0,84 persen PDB. “Dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat, belanja yang produktif, dan pengelolaan yang terukur, defisit tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam paparan kinerja APBN, 21 Juli 2026.

Tren itu berlanjut sebulan berikutnya. Dalam pidato pengantar RUU APBN 2027 di Rapat Paripurna DPR, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan defisit sampai akhir Juli 2026 terjaga di 0,91 persen PDB, dengan pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dan belanja negara tumbuh 18,2 persen.

Yang masih jadi PR

Bunga utang belum tersentuh perbaikan ini. Selisih antara surplus primer Rp85,1 Triliun dan defisit Rp196,5 Triliun menunjukkan negara membayar bunga sekitar Rp281,6 Triliun hanya dalam enam bulan. Posisi utang pemerintah pada akhir 2025 tercatat Rp9.658,19 Triliun atau 40,54 persen PDB.

Capaian semester juga belum tentu bertahan sampai Desember. Pada 7 Juli 2026, Kementerian Keuangan sendiri memperkirakan defisit setahun penuh mendarat di Rp734,3 Triliun atau 2,85 persen PDB, melewati pagu Undang-Undang APBN 2026 yang sebesar Rp689,15 Triliun atau 2,68 persen. Keseimbangan primer setahun penuh diproyeksikan kembali defisit Rp152,1 Triliun, lebih dalam daripada target defisit Rp89,71 Triliun. Belanja memang menumpuk di paruh kedua, tetapi selisih antara realisasi paruh pertama dan proyeksi akhir tahun itu yang perlu dijaga.

Untuk 2027, pemerintah mengusulkan defisit 2,40 persen PDB, turun dari patokan 2026. Angka itu masih rancangan dan menunggu pembahasan DPR.

Yang bisa diukur hari ini sederhana: penerimaan tumbuh lebih cepat daripada belanja, dan itu terjadi ketika belanja sendiri sedang dipacu. Selama enam bulan, negara tidak perlu berutang untuk membiayai program, hanya untuk membayar bunga utang lama.

Sumber & Rujukan: