Ekonomi

Prabowo Patok Belanja Negara 2027 Tembus Rp4.097 Triliun

RAPBN 2027 dirancang Rp4.097,2 triliun. Pendidikan Rp820,9 triliun, MBG Rp240 triliun untuk 60,6 juta penerima, defisit turun ke 2,40 persen PDB.

Infografik: ANTARA (data Setpres) © ANTARA 2026.

Pemerintah mengusulkan belanja negara Rp4.097,2 triliun pada 2027, dengan anggaran pendidikan Rp820,9 triliun dan Makan Bergizi Gratis Rp240 triliun untuk 60,6 juta penerima. Defisit dirancang menyusut ke 2,40 persen PDB.

Rp4.097,2 triliun. Itu angka belanja negara yang diusulkan pemerintah untuk tahun 2027, atau sekitar Rp11 triliun yang berputar setiap hari sepanjang tahun. Presiden Prabowo Subianto menyampaikannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026, bersama RUU APBN 2027 dan Nota Keuangannya. Naik dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Dibanding outlook realisasi 2026 yang dipatok Rp3.942,4 triliun menurut data Setpres, kenaikannya sekitar Rp154,8 triliun.

“APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Angka sebesar itu selalu menyisakan pertanyaan yang sama: uangnya dari mana. Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.426,0 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun. Selisihnya, Rp671,2 triliun, ditutup lewat pembiayaan. Menariknya, defisit justru dirancang mengecil menjadi 2,40 persen terhadap PDB, dari 2,68 persen pada tahun berjalan. Pemerintah ingin belanja lebih besar sekaligus meminjam relatif lebih sedikit.

Asumsi dasarnya cukup berani. Pertumbuhan ekonomi dipatok 6 persen, inflasi 2,5 persen, kurs Rp17.500 per dolar AS, dan harga minyak Indonesia 75 dolar AS per barel. Bunga SBN tenor 10 tahun diasumsikan 6,9 persen.

Ke mana uangnya turun

Pos terbesar jatuh ke pendidikan: Rp820,9 triliun, naik 13,9 persen dari Rp720,8 triliun tahun ini. Rinciannya Rp490,7 triliun lewat belanja pemerintah pusat, Rp277,1 triliun mengalir ke daerah, dan Rp53 triliun lewat pembiayaan.

Di dalamnya ada Makan Bergizi Gratis senilai Rp240 triliun untuk 60,6 juta penerima. Program Indonesia Pintar menyasar 22,1 juta siswa, KIP Kuliah 1,1 juta mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah menopang 54,2 juta siswa. Pemerintah juga merancang renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, menambah 100 unit Sekolah Rakyat baru di atas 166 unit yang sudah beroperasi.

Perlindungan sosial dialokasikan Rp549,9 triliun. Ketahanan pangan mendapat Rp195,3 triliun, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, termasuk untuk cetak sawah baru. Di sektor kesehatan, Prabowo menyebut rencana revitalisasi 10.000 puskesmas dengan kisaran Rp4 miliar per unit, 441 RSUD, dan 514 laboratorium kesehatan masyarakat.

“Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita telah berkibar,” ujar Prabowo.

Yang masih jadi PR

Sisi lain dari postur ini perlu ditulis apa adanya. Pembayaran bunga utang pada 2027 dirancang Rp650,3 triliun, naik 11,69 persen dari Rp582,2 triliun pada 2026. Sebagian besar, Rp589,68 triliun, untuk utang dalam negeri. Artinya, satu dari setiap enam rupiah belanja negara habis hanya untuk membayar bunga, sebelum satu ruang kelas pun direnovasi.

Kunci seluruh rencana ini ada di penerimaan pajak yang dipatok Rp2.591,4 triliun. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai target pertumbuhan pajak 12,1 persen terlalu ambisius karena menuntut tax buoyancy sekitar 1,4, angka yang biasanya baru tercapai bila ada penyesuaian tarif. Bila penerimaan seret, pemerintah terpaksa menahan belanja. Ekonom Indef, M. Rizal Taufikurahman, menyoroti tiga sasaran yang dikejar sekaligus: pertumbuhan tinggi, ekspansi program prioritas, dan penyempitan defisit. Ruang fiskal bisa sangat sempit kalau satu saja meleset.

Penempatan anggaran MBG di pos pendidikan pun masih jadi sorotan publik setelah putusan Mahkamah Konstitusi, dan pembahasan di DPR akan menguji hal itu.

Target akhirnya sudah dipasang: kemiskinan turun ke 6,0 sampai 6,5 persen, pengangguran 4,30 sampai 4,87 persen, dan rasio gini membaik ke kisaran 0,362 sampai 0,367. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026. Jarak menuju 6 persen itulah yang harus dijembatani APBN ini, dan DPR punya beberapa bulan untuk memastikan angkanya masuk akal.

Sumber & Rujukan