Taruna Ikrar turun langsung memimpin pengawasan serentak ke sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat, Jumat 9 Oktober 2026, dalam langkah BPOM amankan pangan bagi 1,86 juta penerima manfaat. Kabar itu dilaporkan ANTARA, 12 Oktober 2026, dari keterangan Kepala BPOM di Jakarta.
Hingga September 2026, kata Taruna, sebanyak 859 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di NTB telah beroperasi melayani jutaan penerima manfaat. Balai Besar POM di Mataram mengawal dapur-dapur di Pulau Lombok, Balai POM di Bima mengawasi Pulau Sumbawa.
Selain pengawalan keamanan pangan MBG sebagai program prioritas nasional, Kepala BPOM juga menaruh perhatian penuh pada beberapa isu obat dan makanan.
“Program MBG bukan program pemberian makan biasa, melainkan strategi besar menurunkan angka stunting dan membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Taruna. Menurutnya, program ini memiliki tujuan besar. Dalam misi amankan pangan, satu prinsip global selalu menjadi pegangan bersama: If it is not safe, it is not food (kalau tidak aman, itu bukan makanan).
“Kita menjalankan tugas negara sebagai bentuk pengabdian,” kata Taruna. Ia mengingatkan pegawai agar memahami arah pengembangan organisasi sebagai bagian dari upaya memperluas kontribusi BPOM kepada masyarakat. “Fungsi, tugas dan pelayanan lembaga ini harus nyata di masyarakat,” ujarnya.
Operasi amankan pangan di dua pulau
Kunjungan kerja Taruna ke Kantor Balai Besar POM di Mataram menjadi momen pembinaan sekaligus apresiasi untuk jajaran di sana. BBPOM Mataram mengantongi predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026, capaian yang disebut Taruna menunjukkan kinerja solid. Ia menekankan tiga orientasi pengembangan organisasi: prestasi, pelayanan yang dekat dengan masyarakat, dan kemampuan membangun kepercayaan publik.
Di hadapan jajaran BBPOM Mataram, Taruna menegaskan bahwa bertambahnya tanggung jawab BPOM harus dipandang sebagai bagian dari pengabdian kepada negara.
Boraks, antibiotik, dan kosmetik ilegal
Yang masih jadi PR tercatat dalam laporan ANTARA. Tantangan yang dihadapi di wilayah ini cukup signifikan, mulai dari luasnya cakupan pengawasan hingga maraknya peredaran kosmetik ilegal di media sosial. Di wilayah kerja Balai POM di Bima dan Balai Besar POM di Mataram, penyalahgunaan boraks pada pangan lokal masih marak. Praktik penggunaan antibiotik tanpa resep dokter juga masih sangat tinggi, yang secara langsung memicu resistansi antimikroba (antimicrobial resistance, AMR) di masyarakat.
Taruna berharap penguatan kapasitas SDM dan meritokrasi di internal BPOM akan terus meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat dari obat dan makanan berbahaya. Ia juga mengingatkan agar orientasi kerja ASN BPOM di seluruh Indonesia tidak semata-mata bertumpu pada ketersediaan anggaran, melainkan berangkat dari mandat dan kebutuhan masyarakat. “Jangan berpikir terbalik, anggaran harus ada terlebih dahulu baru kita bekerja,” katanya.
Ukuran keberhasilannya bisa dicek publik: 1,86 juta penerima manfaat di NTB mendapat pangan yang aman dari 859 SPPG yang sudah beroperasi, dengan BPOM mengawasi langsung sejumlah dapurnya dalam operasi amankan pangan itu, menurut ANTARA, 12 Oktober 2026. Taruna menutup arah kerjanya dengan satu kalimat: jangan menunggu anggaran ada baru bekerja, melainkan berangkat dari mandat dan kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Bulog Siapkan Stok Beras 4,8 Juta Ton untuk 33,2 Juta Penerima
