Prabowo Siapkan Rp5 Triliun, Sekolah SD-SMA di 3T Bakal Gratis

Pemerintah dan DPR RI resmi mengalokasikan anggaran Rp5 Triliun dalam APBN 2027 untuk mengeksekusi proyek percontohan sekolah gratis tingkat SD, SMP, hingga SMA pada pengesahan Rapat Paripurna ke-7 DPR RI di Jakarta, Selasa, 29 September 2026. Alokasi ini menjadi langkah awal dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan biaya pendidikan negeri bagi seluruh anak Indonesia secara bertahap.

Program percontohan tersebut diprioritaskan bagi murid di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Kawasan perbatasan dan pelosok dipilih sebagai titik tolak karena masyarakat di wilayah ini menghadapi beban biaya sekolah sekaligus keterbatasan sarana belajar. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan bahwa alokasi ini disalurkan beriringan dengan pembangunan fisik sekolah. “Sebagai bentuk komitmen politik anggaran negara, APBN 2027 memberikan afirmasi terhadap kawasan 3T melalui berbagai program afirmasi seperti percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan sasaran utama pilot project program pendidikan gratis tingkat SD, SMP, SMA sebesar Rp5 triliun,” ujar Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Realokasi Anggaran Rp5 Triliun dan Arahan Prabowo

Langkah ini bermula dari penegasan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di HUT ke-28 Partai Amanat Nasional pada Jumat, 18 September 2026, yang menginstruksikan agar biaya pendidikan negeri dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi digratiskan. Komitmen itu dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu, 23 September 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komitmen tersebut menyasar murid sejak usia dini. “Bapak Presiden memberikan penekanan, komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari Taman Kanak-kanak,” kata Mu’ti.

Porsi Pendidikan Rp824 Triliun di APBN 2027

Kementerian Keuangan menempatkan dana Rp5 Triliun tersebut di dalam total anggaran pendidikan APBN 2027 yang mencapai Rp824 Triliun atau 20 persen dari total belanja negara. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan program sekolah gratis tidak membutuhkan pagu baru di luar porsi wajib APBN. Di tingkat operasional dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450.000 per tahun untuk murid TK mulai 2027. Sebanyak 20 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan untuk membayar gaji guru non-ASN di sekolah negeri, serta guru PPPK paruh waktu dialihkan menjadi penuh waktu. Dalam postur makro fiskal, APBN 2027 mematok belanja Rp4.106,3 Triliun, pendapatan Rp3.435,1 Triliun, dan defisit 2,4 persen PDB.

Yang masih jadi PR adalah merampungkan perhitungan skema pembiayaan untuk jenjang perguruan tinggi dan penyiapan infrastruktur sekolah di daerah 3T. Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto mengakui skema menyeluruh masih dalam proses pematangan. “Ini yang kami sedang lakukan hitung-hitungan, makanya hari ini ada rapat untuk membicarakan skema-skema, tahapan-tahapan dan lain-lainnya,” ujar Brian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menkeu Suahasil Nazara juga menekankan tantangan utama terletak pada ketepatan desain anggaran agar total dana pendidikan Rp824 Triliun memberi dampak optimal.

Ukurannya dapat dipantau saat pelaksanaan APBN 2027 dimulai. Realisasi alokasi Rp5 Triliun di sekolah dasar hingga menengah wilayah 3T akan menjadi pembuktian awal sebelum perluasan program sekolah gratis diterapkan ke wilayah lain di Indonesia.