Hukum

Prabowo Siapkan 2 Badan Perampasan Aset Usai UU Disahkan

DPR mengesahkan UU Perampasan Aset, Kamis 19 November 2026, memberi mandat kepada Presiden Prabowo Subianto membentuk badan pengelola dan pengawas aset hasil tindak pidana.

Prabowo Siapkan 2 Badan Perampasan Aset Usai UU Disahkan
(Foto: CNN Indonesia)

DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026, dan undang-undang itu memberi mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk badan perampasan aset yang baru. Pengesahan diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Undang-undang itu mengatur dua badan perampasan aset yang baru, bukan satu. Badan pengelola mengurus aset hasil tindak pidana, sedangkan badan pengawas mengawasi kerja pengelola dan penegak hukum. Pasal 53 menyebut pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden. Pasal 54 mengatur tugas badan pengelola sebelum putusan pengadilan, yakni menyimpan, mengamankan, memelihara, dan menilai aset tindak pidana, dan sesudah putusan, yakni pengembangan, penggunaan, penjualan melalui lelang, pemanfaatan, dan pengembalian.

Badan pengawasnya beranggotakan lima orang dengan masa jabatan lima tahun, menurut Pasal 61. Pasal 62 ayat 3 mewajibkan badan itu menyampaikan laporan tugas pengawasan dan pengelolaan aset secara berkala satu kali dalam satu tahun kepada Presiden dan DPR. Ketentuan itu diberitakan CNN Indonesia pada Kamis, 19 November 2026 pukul 21:26 WIB, yang juga menulis ada sembilan tugas badan pengawas dan pengelola.

Rancangan undang-undang itu beroulir di DPR selama 18 tahun, menurut Radar Bangkalan. DPR menargetkan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026, sehingga keputusan 19 November datang lebih cepat dari tenggat itu.

Badan Perampasan Aset dipisah dari penegak hukum

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan alasan pemisahan itu. “Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Kamis, 19 November 2026. Menurut dia, bila pengelola aset masih berada di tangan penegak hukum, akan muncul conflict of interest. “Jadi, ada conflict of interest,” kata dia seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Karena itu, kata dia, harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri.

Habiburokhman menunjuk praktik di negara lain. “Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan perampasan aset, dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” ujar dia.

Badan-badan itu belum terbentuk. Membentuk badan pengelola dan badan pengawas, menunjuk lima pengawas independen, dan menyusun kode etiknya, yang masih jadi PR setelah pengesahan ini. “Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR,” kata Habiburokhman, dikutip dari tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Kamis, 19 November 2026. Sembilan tugas itu, beberapa di antaranya mengawasi penyidik dan jaksa, mengawasi Badan, menyusun kode etik, dan evaluasi, baru berjalan sesudah kedua badan berdiri.

Laporan berkala badan perampasan aset

Ketua DPR Puan Maharani menerima laporan pembahasan RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat itu menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang setelah 18 tahun beroulir di DPR.

Laporan berkala pertama akan menjadi ujian awal. Pasal 62 ayat 3 mewajibkan badan pengawas menyampaikan laporan satu kali dalam satu tahun kepada Presiden dan DPR. Laporan itu akan menunjukkan apakah pemisahan pengelola dari penegak hukum membuat aset hasil tindak pidana terurus dan diawasi.

Baca juga: Dasco Ketok Tenggat UU Perampasan Aset 15 Desember 2026

Sumber & Rujukan

  1. Presiden Akan Bentuk Badan Pengelolaan dan Pengawasan Perampasan Aset, CNN Indonesia
  2. UU Perampasan Aset Atur 2 Badan Baru, DPR Ungkap Fungsi Pengelola dan Pengawas, Radar Bangkalan
  3. Pemerintah Segera Bentuk Badan Pengelola dan Pengawas Perampasan Aset, Beritasatu
  4. UU Perampasan Aset Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas Aset Rampasan, Metro TV