Kejaksaan Agung mengajukan banding vonis lima tahun penjara terhadap mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto pada Rabu, 11 November 2026. Langkah itu diambil setelah Hery lebih dulu mengajukan banding atas putusan yang sama. Vonis dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, dalam perkara suap tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026.
Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati menyatakan Hery terbukti menerima suap berupa uang dan rumah dengan nilai keseluruhan Rp3,87 miliar. Hery sempat menjadi Ketua Ombudsman RI periode 2026, tetapi suap itu diterimanya saat masih menjadi anggota Ombudsman RI periode 2021-2026. Menurut hakim, suap tersebut dimaksudkan untuk menggerakkan Hery agar mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI.
Selain penjara lima tahun, majelis hakim menjatuhkan denda Rp300 juta. Bila denda tidak dibayar, Hery menjalani pidana penjara pengganti selama 100 hari. Majelis hakim juga membebankan uang pengganti Rp3,87 miliar, dengan rumah Hery di Pulo Gebang, Jakarta, diperhitungkan sebagai uang pengganti, subsider tiga tahun penjara. Jaksa mendakwa Hery menerima Rp4,85 miliar, sementara suap yang dinyatakan terbukti Rp3,87 miliar.
Banding vonis dua arah, Hery lebih dulu
Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, menyampaikan kabar banding itu Senin, 16 November 2026. “Dalam hal ini, jaksa penuntut umum (JPU) sudah mengajukan upaya hukum banding pada hari Rabu pekan lalu dan sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding,” kata Anang. Menurut Anang, salah satu alasan JPU banding adalah Hery mengajukan banding terlebih dahulu. Alasan lainnya, kata Anang, akan diungkap dalam memori banding dan kontra memori banding.
Anang menyampaikan Kejagung menghormati langkah banding Hery. Menurut Anang, banding merupakan hak terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Alasan jaksa: putusan tak cocok dengan fakta sidang
Kepada wartawan, Anang menyebut ada pertimbangan dalam putusan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. “Beberapa pertimbangan dalam putusan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan juga ada fakta fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam putusan,” ujar Anang, Senin, 16 November 2026. Penilaian atas banding vonis itu akan dituangkan dalam memori banding.
Ada dua hal yang masih jadi PR: memori banding dan kontra memori banding yang masih disiapkan Kejagung, serta putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Selama dua dokumen itu belum diajukan, alasan lengkap Kejagung menentang vonis lima tahun itu belum bisa dibaca publik, dan denda Rp300 juta pun belum jatuh tempo.
Soal denda, majelis hakim menetapkan Hery membayar Rp300 juta dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan itu disampaikan Anang saat dikonfirmasi wartawan, Senin, 16 November 2026.
Memori banding Kejagung, kontra memori banding Hery, dan putusan banding atas vonis lima tahun, denda Rp300 juta, serta uang pengganti Rp3,87 miliar menentukan apakah angka dalam putusan 5 November 2026 itu bertahan atau berubah.
Baca juga: Prabowo Beri Sertifikat Gratis Sejuta Warga Berpenghasilan Rendah



