Hukum

Prabowo Pulihkan Rp454 Juta Keuangan Negara Lewat Kejari

Kejari Kota Banjar menyelamatkan Rp454.293.600 dari perkara BBWS Citanduy dan menagih pajak daerah.

Prabowo Pulihkan Rp454 Juta Keuangan Negara Lewat Kejari
Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar, Jawa Barat. (Foto: Muhlisin/HR)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar, Jawa Barat, menyelamatkan keuangan negara lebih dari Rp500 juta dari perkara pengadaan jasa pengamanan dan penagihan pajak daerah. Capaian itu diungkap Senin, 9 November 2026, hasil kerja dua bidang di lingkungan kejari setempat, Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Komponen terbesarnya datang dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy. Tim Pidsus mengamankan pengembalian Rp454.293.600 dari PT AGP, perusahaan pelaksana pengadaan jasa tenaga keamanan BBWS Citanduy Tahun Anggaran 2024-2026 yang tidak melaksanakan kontrak secara penuh. PT AGP juga mengembalikan sekitar Rp24 juta dari proyek penyediaan jasa keamanan di instansi pemerintah lain. Di sisi pajak, tim Datun menagih kekurangan pembayaran pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari resto berinisial “S” sebesar Rp35.760.758.

Keuangan negara diselamatkan dari kontrak jasa pengamanan

Perkara BBWS Citanduy berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan ketidakpatuhan pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban kontrak. Sejumlah komponen biaya hak tenaga keamanan, termasuk iuran BPJS, tidak dibayarkan oleh PT AGP, meski dana dari BBWS Citanduy telah dicairkan seluruhnya. Dana yang sudah dicairkan itu semestinya menutup hak tenaga keamanan yang bertugas di sana. Tim Pidsus mengumpulkan data dan mendalami perkara itu selama kurang lebih satu bulan sebelum menemukan angka kerugian yang tidak dibayarkan.

“Setelah melakukan pengumpulan data dan pendalaman selama kurang lebih satu bulan tim Pidsus menemukan kerugian sebesar Rp454.293.600,” ungkap Yunasrul, Kasi Intelijen Kejari Kota Banjar, melalui rilis keterangannya, Senin (9/11/2026).

Keterangan itu disampaikan Kepala Kejari Kota Banjar Erianto melalui Kasi Intelijen Yunasrul. Menurut Yunasrul, capaian ini merupakan upaya mengawal akuntabilitas keuangan negara, baik di sektor pusat maupun daerah, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pajak daerah ditagih lewat mediasi

Tim Datun menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal kekurangan pembayaran pajak reklame dari PT KAMI sebesar Rp186.638.750. Melalui mediasi intensif, perusahaan berkomitmen menyelesaikan kewajiban itu lewat skema pembayaran bertahap dalam kurun waktu 5 bulan ke depan. Sementara itu, realisasi pembayaran pajak resto “S” sudah berjalan dan dijadwalkan tuntas hingga akhir Desember 2026.

Yang masih jadi PR adalah memastikan sisa kewajiban pajak reklame PT KAMI sebesar Rp186.638.750 benar-benar lunas dalam 5 bulan ke depan, sesuai komitmen yang disampaikan Yunasrul lewat mediasi intensif itu. Pembayaran pajak resto “S” pun masih berjalan dan baru dijadwalkan tuntas pada akhir Desember 2026. Sampai kedua skema itu selesai, angka keuangan negara yang sudah kembali tetap Rp454.293.600 ditambah sekitar Rp24 juta dan Rp35.760.758 pajak resto “S”.

Ukurannya bisa dicek dari angka yang sudah disebut. Bila cicilan pajak reklame PT KAMI lunas dalam 5 bulan dan pembayaran pajak resto “S” tuntas pada akhir Desember 2026, total penyelamatan keuangan negara dari perkara pengadaan dan pajak ini bertambah dengan pelunasan kedua kewajiban itu. Sampai tenggat itu tiba, yang sudah pasti kembali adalah lebih dari Rp500 juta.

Baca juga: Prabowo Pulihkan Rp599,84 Juta Korupsi Lewat Kejari Majene

Sumber & Rujukan

  1. Kejari Kota Banjar Selamatkan Ratusan Juta Rupiah Keuangan Negara, Harapan Rakyat, 10 November 2026
  2. Kejari Banjar Selamatkan Keuangan Negara Lebih Rp500 Juta, Times Indonesia, 9 November 2026