Hukum

Prabowo Jerat Tersangka ke-4 Penyadapan Presiden Lewat Polri

Bareskrim Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Total tersangka empat perwira tinggi Polri.

Prabowo Jerat Tersangka ke-4 Penyadapan Presiden Lewat Polri
Presiden Prabowo Subianto dalam tayangan Kompas TV soal dugaan penyadapan presiden. (Foto: kompas.tv)

Kasus dugaan penyadapan presiden kini bertambah satu tersangka: Bareskrim Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat, sehingga total tersangka kini empat orang dan seluruhnya perwira tinggi Polri.

Slamet diduga berperan menyetujui permohonan penyadapan dari dua tersangka sebelumnya. Ia belum ditahan karena alasan kesehatan setelah mengalami stroke, sementara tiga tersangka lainnya sudah lebih dulu ditahan. Kabar penetapan itu dilaporkan Kompas TV pada 7 November 2026. Sebelumnya, tiga perwira tinggi Polri sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Jejak perintah penyadapan presiden ditelusuri

Penyidik Bareskrim kini mendalami jejak perintah di balik operasi penyadapan yang diperkirakan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan penyidik akan menelusuri semuanya. “Semua akan kami telusuri,” kata Asep, Sabtu (7/11/2026). Pernyataan itu ia sampaikan ketika penyidikan masih berjalan dan belum semua pihak yang diduga terlibat ditetapkan sebagai tersangka. Dua tersangka sebelumnya, yang permohonannya diduga disetujui Slamet, tidak disebut namanya dalam artikel Kompas TV. Jejak perintah itu terus didalami penyidik setelah penetapan keempat tersangka.

Kasus ini menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan seluruh tersangka yang ditetapkan sejauh ini berasal dari internal Polri. Menurut Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISESS, penyidikan masih berpotensi berkembang dan menyeret jajaran pengawas serta operator perangkat penyadapan. Ia mendorong audit investigasi dan pembenahan sistem pengawasan internal Polri. Ia juga mengingatkan agar proses hukum tetap berfokus pada pembuktian tindak pidana dan tidak tercampur dengan kepentingan politik. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Permintaan itu ia sampaikan ketika penyidikan masih berjalan.

Skandal terburuk Polri menurut pengamat

Bambang menyebut dugaan penyadapan presiden ini sebagai skandal terburuk Polri. “Kemudian juga melanggar etika dan disiplin, selain pelanggaran-pelanggaran pidana lainnya,” kata Bambang dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (4/11/2026). Ucapan itu menegaskan perkara ini menyangkut pidana sekaligus etika dan disiplin di tubuh Polri. Penilaian itu ia sampaikan pada 4 November 2026, sebelum penetapan Slamet dilaporkan Kompas TV pada 7 November 2026.

Yang masih jadi PR adalah memastikan penyidikan menjangkau semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan penyadapan presiden ini. Asep Safrudin sudah menegaskan penyidik akan menelusuri semuanya, dan Bambang Rukminto mendorong audit investigasi serta pembenahan sistem pengawasan internal Polri agar celah yang sama tidak terulang. Sampai penyidikan tuntas, belum ada kepastian siapa lagi yang akan menyusul ditetapkan sebagai tersangka.

Ukurannya bisa dicek dari angka yang sudah tercatat: empat tersangka, tiga ditahan, dan jejak perintah sepanjang 2025 hingga 2026 yang masih ditelusuri. Empat nama sudah ditetapkan sejauh ini, dan penyidikan belum berhenti. Audit investigasi yang didorong Bambang menjadi penanda berikutnya: apakah pengawasan internal Polri benar-benar dibenahi, atau penyidikan berhenti pada empat nama yang sudah ditetapkan. Bila audit investigasi dan pembenahan pengawasan internal Polri berjalan, penyidikan ini menambah daftar tersangka sekaligus menutup celah yang memungkinkan penyadapan presiden terjadi.

Baca juga: Prabowo Jerat 3 Tersangka Penyadapan Presiden Lewat Polri

Sumber & Rujukan

  1. Pengamat Kepolisian: Potensi Pihak Lain Terseret di Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, Kompas TV, 7 November 2026
  2. SKANDAL Penyadapan Prabowo, Bareskrim Buru Aktor Utama, Tribun Medan, 8 November 2026
  3. Pengamat Sebut Dugaan Penyadapan Presiden sebagai Skandal Terburuk Polri, Suara Surabaya, 4 November 2026