Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 36 ott kpk selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terhitung 20 Oktober 2024 sampai 20 Oktober 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026), merinci 21 OTT menyasar kepala daerah dan 15 menyasar kementerian serta lembaga, termasuk Universitas Jenderal Soedirman. Capaian itu lebih dari dua kali lipat 14 OTT dua tahun pertama periode kedua Presiden Joko Widodo, menurut suara.com.
Budi menegaskan pihaknya akan masif memberantas korupsi dari sisi penindakan, menurut ANTARA.
Daftar yang dihimpun Kompas.com mencatat antara lain Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada November 2024 atas dugaan pemerasan untuk biaya Pilkada, serta Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa pada Desember 2024 atas dugaan potong anggaran Setda Pekanbaru. Sebanyak 19 kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka, menurut suara.com.
Rinciannya, pada 2025 KPK melancarkan 11 OTT, dengan satu penyidikan diserahkan kepada kejaksaan, sementara sepanjang 2026 hingga 20 Oktober 2026 tercatat 23 OTT yang ditangani secara mandiri. Sebanyak 34 OTT dieksekusi pada masa kepemimpinan Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK. Dengan sisa November dan Desember 2026, jumlah OTT tahun ini masih berpotensi bertambah, menurut ntvnews.id.
Rekam 36 ott kpk dua tahun
Sepanjang 2025: 70 penyelidikan, 116 penyidikan, 115 penuntutan, 87 inkrah, 78 eksekusi; triwulan I 2026: 35, 45, 29, 20, 18, kata Budi.
Pemulihan aset negara Rp229,81 miliar hingga semester I 2026; Rp191,79 miliar (83,46 persen) kembali ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), menurut mediaindonesia.com.
Dari penindakan ke pencegahan
Selain penindakan, KPK merambah pencegahan. KPK dilibatkan sebagai narasumber dalam retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang digelar pemerintah pada Februari 2025 setelah para kepala daerah dilantik, menurut suara.com. Menindaklanjuti program prioritas pemerintah, KPK melakukan kajian tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 untuk memetakan celah risiko korupsi, lalu melanjutkan kajian pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang resmi diumumkan pada 13 Mei 2026, menurut ntvnews.id. Program Makan Bergizi Gratis mulai dijalankan pada 2025, menurut suara.com.
“Kami ingin memastikan program unggulan tersebut dapat terwujud secara optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin pada 13 Mei 2026.
Evaluasi bersama
Yang masih jadi PR, menurut Budi, adalah perhatian yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan. KPK berharap setiap OTT menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bersama.
“Sehingga ukurannya tidak sebatas seberapa banyak perkara yang ditangani, namun juga bagaimana penegakan hukum memberikan kepastian hukum yang berkeadilan, pemulihan aset negara yang optimal, serta upaya pencegahan ke depannya,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).
“Untuk itu, KPK berharap peristiwa tersebut dapat menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bersama bagi kepala daerah, setiap kementerian/lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat,” kata dia.
“Kalau ada bukti, silakan, saya bilang,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam program “Presiden Menjawab”, 16 September 2026. Ketua KPK Setyo Budiyanto optimistis pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan dukungan pemerintah saat ini, menurut ntvnews.id.
Baca juga: Pemerintahan Prabowo Tangkap Lagi Pejabat, KPK OTT Dirjen ATR/BPN
