Pemerintahan Prabowo Tangkap Lagi Pejabat, KPK OTT Dirjen ATR/BPN

KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan ke-20 sepanjang 2026, termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri serta dua kepala kantor pertanahan. Uang sekitar 20 koper ikut disita.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Senin, 14 September 2026. Di antara mereka ada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi.

Nama lain yang disebut KPK adalah Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, sedangkan 12 orang sisanya belum diungkap identitasnya. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK Senin malam, menyebut tim menyita uang tunai dalam rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam boks, kardus, dan koper “berjumlah sekitar 20-an”. “Saat ini masih proses hitung, tetapi estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah,” katanya.

Operasi ini adalah tangkap tangan ke-20 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Rentetannya dimulai 9 sampai 10 Januari dengan penangkapan delapan orang dalam dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, disusul Wali Kota Madiun dan Bupati Pati pada bulan yang sama. Februari menjaring Kepala KPP Madya Banjarmasin, seorang kepala kantor wilayah Bea Cukai, serta Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. Maret menyeret tiga bupati sekaligus, April Bupati Tulungagung, lalu Juni membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri, diikuti Bupati Muara Enim, pegawai Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bupati Kuantan Singingi. Juli mencatat empat operasi beruntun terhadap empat bupati, Agustus menjaring jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman. Mei satu-satunya bulan yang kosong.

Budi Prasetyo menjelaskan pangkal operasi kali ini. “Peristiwa tertangkap ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB atau hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor,” ujarnya. Menurut dia, tim juga menemukan dugaan aliran lain. “Diduga ada penerimaan-penerimaan lainnya sehingga dalam peristiwa tertangkap tangan ini juga tim mengamankan sejumlah pihak lain,” katanya. Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan operasi itu dan meluruskan kabar yang menyebut Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid ikut diamankan. Yang ditindak, kata Setyo, adalah “Kantah dan beberapa pihak lain”.

Yang bergerak di lapangan tetap KPK, lembaga yang bekerja di luar rantai komando kementerian. Namun pemerintahan Prabowo sejak awal menempatkan diri di sisi yang sama. Presiden Prabowo berulang kali menyatakan pemberantasan korupsi berjalan tanpa pandang bulu, dan saat memberi pengarahan di Akademi Militer Magelang pada Oktober 2024 ia memakai kiasan “ikan membusuk dari kepalanya” untuk menegaskan pembenahan dimulai dari pejabat tinggi. Angka KPK sendiri ikut bergerak. Sepanjang 2025 lembaga itu mengembalikan Rp1,531 Triliun aset hasil korupsi ke kas negara, naik 107 persen dari Rp739,6 Miliar pada 2024 dan tertinggi dalam lima tahun terakhir, seperti dilaporkan Setyo Budiyanto kepada Komisi III DPR pada 28 Januari 2026. Di sisi legislasi, DPR sudah mengetok tenggat pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Yang masih jadi PR, hingga Senin malam ke-17 orang itu belum berstatus tersangka. KPK punya waktu 1 x 24 jam sesuai KUHAP untuk menentukan status mereka, dan Budi Prasetyo mengakui konstruksi perkaranya belum bisa dibuka. “Untuk detail dari konstruksi perkara ini, bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan, nanti kami akan update kembali karena malam ini masih akan dilakukan ekspose untuk menetapkan tersangka,” ujarnya. Jumlah uang yang disita pun belum final, masih dihitung tim. Pihak pemohon HGB sudah disebut: “Di wilayah Kabupaten Bogor, ini pihaknya yaitu Summarecon,” kata Budi Senin malam, dan pada Selasa pagi ia membenarkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi termasuk yang diamankan. Sampai Selasa pagi, 15 September 2026, KPK belum mengumumkan secara resmi siapa yang ditetapkan tersangka, dan Kementerian ATR/BPN belum mengeluarkan pernyataan.

Ukuran yang bisa dicek publik dalam hitungan hari cukup jelas. Berapa dari 17 orang yang ditetapkan tersangka dan pasal apa yang dikenakan, berapa nominal pasti uang dalam sekitar 20 koper itu setelah selesai dihitung, dan apakah pemohon HGB di Kabupaten Bogor ikut dijerat sebagai pemberi. Satu ukuran lagi berjalan lebih panjang: apakah operasi ke-20 ini menutup tahun sebagai yang terakhir, atau KPK masih menambah deretannya sebelum 2026 berganti.

Sumber & Rujukan

Baca juga

Prabowo Tak Pandang Bulu, Eks Kepala BGN Diseret ke Sidang MBG

Prabowo Pangkas Antrean Haji Jadi 14 Tahun dari Semula 49 Tahun

Prabowo Serahkan Timsesnya ke Kejaksaan, Tegaskan Tak Pandang Bulu