Pembangunan

Pemerintah Gulirkan PLTS 100 GWp, Bidik Hemat Rp73,9 Triliun

Pemerintah meluncurkan program PLTS 100 GWp dengan 14 proyek perdana 5.216 MWp di enam provinsi, membidik efisiensi biaya listrik Rp73,9 Triliun per tahun.

Presiden Prabowo Subianto menekan tombol tanda peluncuran dan groundbreaking program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di kawasan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Ia didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Gubernur Bali Wayan Koster, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan Ketua Majelis Desa Adat Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet. Foto: BPMI Setpres

Presiden Prabowo menekan tombol groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya 100 GWp di Gilimanuk. Empat belas proyek perdana berjalan serentak di enam provinsi.

Di Pulau Rengit, listrik selama ini hanya menyala 12 jam sehari. Instalasi surya berkapasitas 78 kilowatt yang mulai dibangun pekan ini akan membuatnya menyala penuh 24 jam, dengan biaya penyediaan listrik turun 26 persen. Angkanya kecil di atas kertas, tetapi bagi warga pulau itu artinya kulkas yang menyala semalaman dan anak yang bisa belajar setelah matahari terbenam.

Pulau Rengit adalah satu dari 14 proyek yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Jembrana, Selasa 25 Agustus 2026. Ia menekan tombol groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak, program energi terbesar yang pernah digulirkan Indonesia.

Persoalan yang hendak dijawab program ini sudah lama menempel di neraca negara. Indonesia masih membakar solar untuk menyalakan pembangkit di ratusan pulau kecil, dan sebagian besar solarnya dibeli dari luar negeri. Setiap kali harga minyak dunia naik atau rupiah melemah, biaya pokok penyediaan listrik ikut terseret. Di saat yang sama masih ada desa yang belum tersentuh jaringan sama sekali.

Pemerintah memilih jalan surya untuk menambal keduanya sekaligus. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut program ini akan menyasar desa yang belum berlistrik dengan patokan sekitar satu megawatt per desa. Ia juga menekankan bahwa pabrik panel surya dan pabrik baterai penyimpanan sudah berdiri di dalam negeri. “Melalui PLTS 100 GWp kita betul-betul akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” katanya.

Tahap awal tidak menunggu rampungnya rencana besar. Empat belas proyek berkapasitas total 5.216 MWp langsung berjalan di enam provinsi dengan nilai sekitar Rp135 Triliun. Yang terbesar ada di Gilimanuk: ladang surya 300 MWp berpadu baterai 1.000 MWh di lahan sekitar 321 hektare, menelan biaya Rp6,057 Triliun, digarap Kementerian ESDM bersama Danantara Indonesia dan PLN dengan skema produsen listrik swasta. Porsi yang dibangun lebih dulu 198 MWp. Saat beroperasi penuh pada 2028, pembangkit itu diperkirakan memproduksi 470 GWh setahun dan memangkas pemakaian sekitar 151 ribu kiloliter bahan bakar minyak per tahun.

Proyek lain sudah berjalan lebih jauh. PLTS terapung Gajah Mungkur di Wonogiri berkapasitas 134,2 MWp tercatat rampung 56,54 persen, sedangkan PLTS terapung Saguling 92 MWp menyentuh 44,4 persen. Enam proyek berkapasitas gabungan 4.548,92 MWp menunggu lelang, termasuk ladang terapung Jatiluhur 1.688 MWp dan Cirata 1.250 MWp.

Kalau seluruh 100 GWp berdiri, pemerintah memperkirakan efisiensi biaya listrik nasional mencapai Rp73,9 Triliun per tahun, penurunan emisi 140,16 juta ton CO2, dan 5,52 juta lapangan kerja akumulatif. Dari tahap awal saja, penghematan APBN diperkirakan Rp4,6 Triliun setahun. “Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam tiga tahun,” kata Prabowo, yang di panggung yang sama meminta tim energinya mengejar dua tahun.

Yang masih jadi PR

Angka-angka itu belum ada yang cair. Jalan menuju 100 GWp masih melewati beberapa lubang yang nyata. Pertama, jaringan. Listrik surya berayun mengikuti cuaca dan matahari, sehingga transmisi serta baterai penyimpan harus dibangun seiring pembangkitnya, bukan menyusul. Kedua, lahan. Gilimanuk saja menuntut 321 hektare, dan kebutuhan sebesar itu berulang di puluhan lokasi lain. Ketiga, harga. Panel produksi dalam negeri masih kalah murah dibanding panel impor, sehingga aturan kandungan lokal berpotensi menaikkan biaya proyek. Keempat, aturan main. Sebagian payung hukum pelaksanaan program belum terbit saat groundbreaking dilakukan. Pembagian kapasitas per tahap pun masih berbeda antarsumber.

Pertaruhannya jelas: tiga tahun, Rp1.140 Triliun, dan jaringan listrik yang harus tetap menyala sepanjang pengerjaan. Yang bisa dinilai hari ini baru tiang pertama, mesin bor di Gilimanuk, dan lampu Pulau Rengit yang akan menyala sampai pagi.

Sumber & Rujukan