Prabowo Perintahkan Birokrasi Dipangkas, Layanan Wajib Online

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto menegaskan digitalisasi pemerintahan sebagai kebutuhan mendesak. Data terbaru menunjukkan program digitalisasi bantuan sosial sudah memangkas biaya dan waktu urus dokumen warga di puluhan daerah.

Sejak awal Juni 2026, warga di puluhan kabupaten dan kota tidak lagi perlu menunggu berbulan-bulan untuk mengurus bantuan sosial. Cukup dengan NIK dan verifikasi wajah, permohonan yang dulu bisa mandek hingga 200 hari kini rampung dalam hitungan menit. Biaya yang sebelumnya mencapai Rp150.000 per keluarga untuk mengurus dokumen dan mendaftar bantuan, sekarang nyaris tidak ada.

Capaian itu menjadi salah satu sorotan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menyebut digitalisasi pemerintahan sebagai kebutuhan yang mendesak dan tak bisa ditunda lagi.

“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama,” kata Prabowo.

Ia juga menyinggung persoalan yang selama ini jarang diucapkan terang-terangan oleh pejabat negara: beban biaya yang harus ditanggung warga miskin hanya untuk membuktikan kemiskinannya sendiri. “Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” ujarnya.

Keluhan itu bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, warga yang hendak mengakses program bantuan sosial harus melalui rantai birokrasi panjang: surat keterangan tidak mampu dari RT/RW, verifikasi kelurahan, hingga proses administrasi di dinas sosial yang kerap memakan waktu berbulan-bulan. Ongkos transportasi dan fotokopi dokumen, sekecil apa pun nilainya, jadi beban tambahan bagi keluarga yang justru sedang berjuang secara ekonomi.

Pemerintah menjawabnya lewat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), yang diketuai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan. Berawal dari uji coba di Banyuwangi, program yang kini dikenal sebagai Perlinsos Digital diperluas ke 43 kabupaten dan kota di 26 provinsi. Prabowo, mengutip laporan DEN, menyebut sekitar 1 juta keluarga sudah terdaftar dalam sistem itu dari target 12,5 juta keluarga.

Portal ini berbeda dari aplikasi pemerintah pada umumnya karena menyatukan data dari delapan kementerian dan lembaga sekaligus, mulai dari data kependudukan, data terpadu kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, listrik, hingga aset. Warga yang sudah punya Identitas Kependudukan Digital bisa mendaftar sendiri secara mandiri, sementara yang belum memiliki dibantu lebih dari 60 ribu agen pendamping yang disiapkan Kementerian Sosial bersama kementerian dan lembaga terkait, mulai dari aparatur sipil negara, petugas Program Keluarga Harapan, hingga penggerak PKK dan Dasawisma di tingkat RT.

Di luar urusan bansos, kemajuan serupa terjadi di layanan publik lain. Mal Pelayanan Publik (MPP), tempat warga mengurus berbagai izin dan dokumen dalam satu atap, kini sudah berdiri di 313 dari 514 kabupaten dan kota se-Indonesia, atau sekitar 61 persen. Di dalamnya, hingga 150 jenis layanan bisa diakses sekaligus, dari kartu keluarga sampai izin usaha.

Namun Prabowo menegaskan capaian ini belum cukup. Ia meminta seluruh basis data pemerintah, mulai dari data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan, segera diintegrasikan dengan perlindungan keamanan yang kuat. Tanpa integrasi itu, kesalahan sasaran bantuan masih mungkin terjadi. Orang mampu bisa saja tetap menerima bantuan karena data belum diperbarui, sementara keluarga miskin justru tidak terjangkau karena tidak tahu prosedur atau tidak mengenal siapa pun di birokrasi setempat.

Dalam sidang yang sama, Prabowo juga meminta jajarannya mempercepat penerapan kartu identitas tunggal atau Single National Identity Card, yang digadang menjadi fondasi ekosistem layanan digital pemerintah ke depan. Portal Perlinsos sendiri ditargetkan meluas secara nasional pada Oktober 2026, sementara hampir 40 persen kabupaten dan kota, kebanyakan di luar Jawa dan kota besar, masih menunggu giliran memiliki MPP.

Jika target Oktober tercapai, digitalisasi bansos akan menjangkau puluhan juta keluarga sekaligus, jauh melampaui satu juta keluarga yang sudah terdaftar hari ini. Bagi warga yang selama ini harus bolak-balik kantor kelurahan hanya untuk mengurus selembar surat keterangan tidak mampu, itu artinya satu urusan lagi yang akhirnya bisa selesai dari rumah.