Program revitalisasi sekolah tahun ini diperluas ke 71.744 satuan pendidikan. Selain memperbaiki gedung, proyek ini membuka pekerjaan bagi lebih dari sejuta orang di berbagai daerah.
Renovasi gedung sekolah yang digenjot pemerintah tahun ini membawa efek yang lebih luas dari sekadar bangunan baru. Program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan yang berjalan sepanjang 2026 diperkirakan menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja, dari tukang bangunan hingga pekerja lepas di sekitar sekolah, dengan masa kerja 3 sampai 8 bulan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan hal ini, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jumat (12/6/2026). “Mereka yang mengerjakan revitalisasi untuk 71.744 sekolah itu sekitar 1,1 juta orang, yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan,” kata Mu’ti.
Banyak sekolah di Indonesia, terutama jenjang TK hingga SMP, lama menghadapi masalah bangunan rusak. Data Badan Pusat Statistik untuk tahun ajaran 2025/2026 mencatat sekitar 305 ribu sekolah TK, SD, SMP, dan SMA di seluruh negeri. Sebagian di antaranya, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan berarti.
Program ini awalnya hanya menyasar 11.744 satuan pendidikan dengan anggaran sekitar Rp14 triliun. Namun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, cakupannya diperluas dengan tambahan 60.000 sekolah, sehingga total target tahun ini mencapai 71.744 satuan pendidikan negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Angka ini setara sekitar 23 persen dari total sekolah jenjang TK sampai SMA di Tanah Air.
Kemendikdasmen menjalankan program lewat skema swakelola. Setiap satuan pendidikan mengelola sendiri proses pembangunan dan perbaikannya, bukan lewat kontraktor besar dari luar daerah. Skema inilah yang membuat penyerapan tenaga kerja bisa meluas sampai ke tingkat desa, karena warga sekitar sekolah ikut dilibatkan dalam pengerjaan.
Sekolah yang berhak menerima bantuan harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan rutin memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) selama dua tahun terakhir. Prioritas diberikan pada sekolah dengan kerusakan berat, sekolah di wilayah 3T, dan sekolah yang terdampak bencana. Proses verifikasi calon penerima sudah berjalan sejak Februari 2026.
Hasil tahun sebelumnya jadi modal perluasan ini. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menyebut, pada 2025 program revitalisasi rampung 100 persen untuk 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun, melampaui target awal yang ditetapkan.
Mu’ti mengatakan hingga pertengahan tahun ini pemerintah sudah menyelesaikan sekitar 70 persen dari target awal 11.744 sekolah. “Bahkan, beberapa di antaranya sudah bisa selesai di bulan Juli atau Agustus, dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun ajaran 2026/2027,” ujarnya. Ia menambahkan, sambutan terhadap program ini paling terasa di wilayah 3T, di mana pengelola sekolah dan siswa yang ia temui langsung menunjukkan antusiasme atas perbaikan yang mereka terima.
Tambahan anggaran untuk 60.000 sekolah masih dalam tahap pembahasan dan penganggaran di Kemendikdasmen. Ini yang jadi pekerjaan rumah pemerintah, memastikan target 71.744 satuan pendidikan benar-benar rampung dalam satu tahun anggaran, bukan cuma catatan di atas kertas. Realisasi di lapangan dan ketepatan waktu penyelesaian jadi ukuran sebenarnya dari keberhasilan program ini.
