Perintah Prabowo, Amran Bongkar Mafia Beras Senilai Rp90 Triliun

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan mafia beras yang merugikan masyarakat hingga Rp90 Triliun, dan ia tegaskan seluruh gerakan itu berjalan atas perintah Presiden Prabowo. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 21 September 2026, seperti dirilis Okezone Economy dan inews.id.

Angkanya bisa dipecah sendiri oleh pembaca. Amran mencontohkan beras yang dibeli dengan harga Rp13.000 per kilogram, lalu dijual hingga Rp57.000 per kilogram. “Itu Rp90 triliun diambil haknya rakyat,” katanya. Beritasatu mencatat taksiran serupa dengan angka Rp89 Triliun, dan Amran di media itu menyebutnya “hampir Rp 90 triliun”. Dua angka itu jarak satu Triliun; Pijar memakai Rp90 Triliun, angka yang diucapkan Menteri sendiri soal mafia beras di dua keterangan persnya.

Korban utamanya dompet rakyat, tetapi nyawanya juga masuk hitungan. Benda yang dijual mahal itu ternyata menipu kandungannya. “Di labelnya (ibarat) ini emas padahal di dalamnya adalah timah besi, besi berkarat,” ujar Amran dalam keterangannya, dikutip Senin 14 September 2026 oleh detikcom. Yang ia hadapi jaringan yang menjual klaim gizi palsu di atas beras biasa, bukan pedagang nakal biasa.

Mafia Beras Bermain di Label Fortifikasi

Mafia beras ini paling rakus di celah beras fortifikasi. Menurut detikcom, hasil pengujian laboratorium atas pengawasan produk di wilayah Jakarta pada April 2026 menunjukkan 93 persen sampel yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga tidak berhak memakai klaim beras fortifikasi maupun beras diperkaya. Pengawasan itu masih berlangsung dan telah mencakup 178 sampel di 11 provinsi, dengan temuan ketidaksesuaian pada pelabelan, mutu, maupun kandungan gizi. Patokannya, beras fortifikasi wajib memenuhi SNI 9372:2025 tentang Beras Fortifikasi.

Amran menjelaskan kenapa ia berani mendorong kasus ini ke depan. “Kami tidak diskusi di ruang yang tidak penting, tapi kami lebih mementingkan keselamatan negara, keselamatan Republik Indonesia, harus hitam putih kalau negara dan itu perintah Presiden,” ungkapnya kepada detikcom. Ia bahkan melaporkan dirinya kepada atasannya: “Ini perintahnya beliau (Presiden Prabowo), Pak saya lanjut atau tidak?” Lalu ia menutup dengan kalimat pendek, “Saya pertaruhkan segalanya, demi merah putih, demi ummat.”

Izin 25 Merek Diproses Cabut

Gerakannya menampakkan hasil di meja regulator. Menurut Beritasatu, pemerintah saat ini memproses pencabutan izin terhadap 25 merek beras fortifikasi yang berasal dari 11 pelaku usaha. inews.id mencatat judul liputannya, “25 Merek Beras Fortifikasi Abal-Abal bakal Ditarik”, dengan amanat tegas: cabut izinnya dan proses hukum. Pasokan beras nasional sendiri diumumkan aman untuk 10 bulan ke depan, sehingga langkah ini menyasar struktur harga, bukan kekurangan stok.

Yang masih jadi PR ada pada tuntasnya proses. Pencabutan izin 25 merek itu masih diproses, belum diumumkan rampung; pengawasan 178 sampel di 11 provinsi masih berjalan; dan penurunan harga belum punya tenggat. “Sudah, insyaallah turun (harga),” tegas Amran di Okezone, kalimat janji, bukan realisasi. Selisih taksiran kerugian Rp89 Triliun dan Rp90 Triliun juga belum diseragamkan pemerintah, dan harga jual yang diliput media masih berbeda: Rp56.000 di detikcom, Rp57.000 di Okezone dan inews.id.

Ukurannya jelas di depan. Kalau izin 25 merek itu benar-benar dicabut dan harga beras kembali mendekati acuan pemerintah, angka Rp90 Triliun yang disebut Amran akan punya jawaban konkret. Sampai saat itu, pembaca bisa mengawasi dua penanda: daftar merek yang resmi kehilangan izin dan pergerakan harga beras di pasaran. Keduanya akan menunjukkan apakah pembongkaran mafia beras ini berlanjut dari ruang konferensi pers ke meja hukum.