Prabowo Tunaikan Janji Lagi, Kuliah di PTN Bakal Digratiskan

Kuliah di PTN tanpa biaya masuk ke tahap pematangan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis, Rabu 23 September 2026, menyatakan dalam 2-4 minggu ke depan pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah. Cakupannya disebut tegas: Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal.

Langkah itu berawal dari meja Presiden. Presiden Prabowo Subianto meminta rencana kuliah di PTN bebas biaya segera dieksekusi, dan rapat pembahasannya berlangsung di Istana Negara, Rabu 23 September 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto hadir memaparkan hitungan awalnya, kemudian menerima instruksi untuk memperdalam telaahan.

Skala rencananya luas. Teddy menyebut terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia, angka yang tiga media independen tulis sama. Rencana pendidikan negeri gratis itu menjangkau sampai kuliah di PTN, sehingga murid yang hari ini duduk di sekolah negeri berpotensi merasakan lanjutannya di kampus. Jumlahnya masih angka tercatat di keterangan Teddy, bukan daftar nama sekolah yang sudah disiagakan pemerintah. Jalur pendidikan lain juga diurus: lewat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026, pemerintah mengubah struktur Kementerian Agama dan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren sebagai wadah khusus urusan pesantren.

Perlu digarisbawahi: sampai Rabu 23 September 2026, rencana kuliah di PTN bebas biaya itu masih dimatangkan, bukan kebijakan yang sudah berlaku. Belum ada tanggal mulai, belum ada skema final, dan hitungan yang menyentuh UKT serta IPI jalur mandiri masih tahap awal. Pemerintah menaruh tenggatnya di dua tempat: 2-4 minggu untuk pematangan rencana menurut Teddy, dan dua pekan sampai satu bulan untuk hitungan yang lebih rasional menurut Brian. Pekerjaan memperdalamnya diserahkan ke tim khusus yang dipimpin Menko PMK.

Kuliah di PTN: Hitungan yang Dikerjakan di Istana Negara

Brian merinci apa yang sudah dihitung. “Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” kata Brian, seperti diliput Liputan6, 23 September 2026. Ia menyebut di Perguruan Tinggi Negeri pendapatan pascasarjana kadang menyubsidi program lain. Presiden, lanjutnya, menginstruksikan telaahan lebih dalam dan membentuk tim khusus yang dipimpin Menko, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Soal uang negaranya, Brian terbuka soal batasannya. “Angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan tentu juga akan kita diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita,” kata Brian di Istana Negara, Rabu 23 September 2026, dikutip Medcom.id, 24 September 2026. Pemerintah juga merancang skema bertahap.

Tenggat Dua sampai Empat Minggu

Yang masih jadi PR, angka finalnya belum ada. “Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik,” ujar Brian. Skema bertahap dan opsi ruang fiskal APBN masih harus dipilih, dan besaran biaya program belum diumumkan siapa pun. Teddy sendiri memasang tenggat: rencana kuliah di PTN bebas biaya, termasuk UKT dan uang pangkal, dimatangkan dalam 2-4 minggu sejak keterangannya pada 23 September 2026.

Ukurannya bisa dicek dari kalender. Pada rentang dua minggu sampai satu bulan sejak 23 September 2026, publik bisa menuntut dua hal yang sudah disebut pejabat penanggung jawab: hitungan yang disebut Brian lebih rasional, dan rencana penerapan yang disebut Teddy selesai dimatangkan. Sesudah itu, tanggal mulai dan skema tahapannya yang akan menentukan apakah kuliah di PTN benar-benar berubah dari rencana menjadi kebijakan.