Prabowo Bidik Renovasi 71.744 Sekolah, 16.167 Tuntas pada 2025

Sepanjang 2025 pemerintah merampungkan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan, melampaui target awal 10.440. Tahun ini sasarannya dinaikkan menjadi 71.744 sekolah dari taman kanak-kanak sampai SLTA.

Revitalisasi 16.167 satuan pendidikan tuntas 100 persen sepanjang 2025. Angka itu dilaporkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026, mencakup semua jenjang dari taman kanak-kanak sampai SLTA, sekolah negeri maupun swasta.

Sasarannya berlipat di tengah jalan. Saat program mulai berjalan pada Juli 2025, jumlah penerima yang dipatok baru 10.440 satuan pendidikan. Di jalur pendidikan vokasi serta pendidikan khusus dan layanan khusus saja, sasaran naik sekitar dua kali lipat dari 982 menjadi 1.943 satuan pendidikan, terdiri atas 1.439 SMK, 382 sekolah luar biasa, dan 122 satuan pendidikan nonformal berupa pusat kegiatan belajar masyarakat serta sanggar kegiatan belajar.

Antreannya masih panjang. Data yang dihimpun Kemendikdasmen sampai akhir 2025 mencatat sekitar 203 ribu ruang kelas dan ruang lain berada dalam kondisi rusak sedang sampai rusak berat. Angka itu yang dipakai memilih sekolah mana yang lebih dulu ditangani, kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suharwoto di Jakarta, Jumat, 4 September 2026.

Menurut undang-undang, memperbaiki gedung sekolah sebenarnya urusan pemerintah daerah. Pusat tetap turun tangan. “Walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu baik sekolah negeri maupun swasta dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” kata Abdul Mu’ti. Presiden Prabowo sendiri menyebutnya “program perbaikan sekolah terbesar sepanjang sejarah kita” dalam pidato di Sidang Tahunan MPR, Gedung Parlemen, Jumat, 14 Agustus 2026.

Uangnya tidak singgah di kontraktor besar. Skemanya swakelola, pembangunan dikerjakan langsung oleh tiap satuan pendidikan dengan bahan dan tukang setempat. Kemendikdasmen memperkirakan 1,1 juta orang terserap mengerjakan sasaran 71.744 satuan pendidikan, dengan masa kerja 3 sampai 8 bulan per proyek. Junaedi Danggala, tukang yang selama hampir dua bulan ikut membangun SLB Negeri 2 Makassar bersama sekitar 30 pekerja lain, menerima Rp150.000 per hari yang dibayarkan sepekan sekali. Untuk 2026, DPR sudah menyetujui anggaran Rp14 Triliun bagi 11.744 satuan pendidikan, dan pemerintah menambahkan sasaran 60.000 satuan pendidikan sehingga totalnya 71.744. Per 11 Juni 2026, pengerjaan alokasi 11.744 itu sudah berjalan 70 persen, dan sebagian dijadwalkan rampung pada Juli sampai Agustus untuk dipakai pada tahun ajaran 2026/2027. Di sisi digital, sekitar 218.000 perangkat layar pintar interaktif (interactive flat panel) dibagikan ke sekolah sepanjang 2025.

Yang masih jadi PR, tambahan 60.000 satuan pendidikan itu belum berdiri di atas anggaran yang final. Kemendikdasmen mengusulkan tambahan Rp89,5 Triliun, dan sampai 25 Maret 2026 usulan itu masih diproses sebagai Anggaran Belanja Tambahan lewat Kementerian Keuangan, kata Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari di Gedung Bina Graha, Jakarta. Pemerintah juga belum mengumumkan berapa satuan pendidikan yang benar-benar rampung sepanjang 2026. Hambatan lain datang dari lapangan dan diakui sendiri oleh menterinya: tidak semua kepala sekolah berpengalaman mengelola pembangunan dan pengadaan. “Ketika ada persoalan itu, kepala daerah dapat memberikan bantuan dan mendampingi serta memastikan bahwa program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya,” kata Abdul Mu’ti pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Jakarta, 4 September 2026.

Ukuran berikutnya sudah dipatok Presiden sendiri. “Tahun depan 100.000 target kita. Tahun 2028, 100.000 sekolah,” katanya di Sidang Tahunan MPR, seraya menyebut renovasi seluruh SD, SMP, SMK, dan pesantren harus selesai pada 2029. Yang bisa dihitung lebih dulu adalah angka tahun ini: berapa dari 71.744 satuan pendidikan yang benar-benar selesai sebelum 31 Desember 2026.