Sudaryono Batalkan Pengadaan LED Rp535 Miliar Warisan Pimpinan Lama

Rencana pengadaan layar LED senilai Rp535,3 Miliar di Badan Gizi Nasional tercatat sejak 1 April 2026, sebelum Sudaryono memimpin lembaga itu. Begitu menjabat, ia membatalkannya.

Rencana pengadaan layar LED senilai Rp535,3 Miliar di Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat di sistem pengadaan pemerintah sejak 1 April 2026, hampir empat bulan sebelum Sudaryono dilantik memimpin lembaga itu. Begitu menjabat, Sudaryono membatalkan rencana tersebut. Ia menyampaikannya langsung di hadapan Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Rincian nilainya beredar lebih dulu di media sosial, mengutip data portal pengadaan nasional Inaproc yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Totalnya Rp535.376.394.380, terbagi dalam sembilan paket, dengan nilai dari sekitar Rp276 Juta sampai Rp73,9 Miliar per paket. Proses administrasi paket-paket itu terdaftar 1 April 2026. Peruntukan layar itu tidak dijelaskan dalam dokumen yang beredar.

Saat tanggal itu, BGN masih dipimpin susunan yang lama. Sudaryono baru dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026, lewat Keputusan Presiden Nomor 78B Tahun 2026, menggantikan Nanik S. Deyang. Tidak ada keterangan resmi yang menyebut pejabat mana yang memulai pengadaan layar itu. Yang pasti, prosesnya sudah berjalan sebelum susunan pimpinan sekarang bekerja. Menurut Sudaryono, ia menerima laporan soal pengadaan tersebut begitu masuk kantor, lalu memutuskan menghentikannya.

“Satu, alasannya cukup mengada-ngada, yang kedua pagu anggarannya nggak ada, jadi kalau diadakan pasti keliru,” kata Sudaryono dalam rapat itu. Ia menambahkan, harga barang untuk pengadaan tersebut belum terstandar sehingga kewajaran nilai belanjanya tidak bisa diukur. Keputusan pembatalan, menurut dia, diambil segera setelah ia mulai bertugas.

Anggaran yang dijaga Sudaryono bermuara pada satu program, Makan Bergizi Gratis. Program ini mulai berjalan pada 8 Januari 2025. Pada awal Januari 2026, BGN mengoperasikan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Per 20 Januari 2026, jumlahnya naik menjadi 21.102 unit yang melayani sekitar 59,86 juta penerima. Pada April 2026, BGN mencatat lebih dari 27.000 SPPG berdiri di seluruh Indonesia. Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyebut program ini menjangkau sekitar 74 juta penerima manfaat sepanjang 2026, dengan nilai bantuan Rp15.000 per porsi.

Yang masih jadi PR, tudingan yang menyertai pengadaan ini belum tuntas di ruang publik. Unggahan yang viral di Instagram, antara lain akun @perspektiv.idn, menyandingkan nilai Rp535,3 Miliar dengan harga satu pesawat pemadam kebakaran hutan dan lahan yang sekitar Rp480 Miliar, dan sebagian menyebutnya pengadaan “fiktif”. BGN menyatakan proses administratif untuk menghapus paket-paket itu dari sistem tetap harus dijalankan meski keputusan pembatalan sudah diambil. Di rapat yang sama, Komisi IX menegaskan dukungan anggaran 2027 bersifat bersyarat: target penerima harus konsisten, biaya per penerima transparan, kesiapan SPPG terjaga, dan data penerima disusun berdasarkan nama dan alamat. BGN sebelumnya juga menghentikan sementara 1.780 SPPG untuk perbaikan kualitas layanan.

Ukuran berikutnya sudah punya angka. Untuk 2027, BGN mengusulkan anggaran Rp240,2 Triliun, dengan sekitar Rp232,5 Triliun di antaranya untuk program gizi. Target penerimanya 72.464.886 orang, turun dari sekitar 74 juta pada 2026. Jarak antara rencana belanja sebesar itu dan jumlah penerima yang benar-benar tercatat akan diuji sepanjang tahun depan.