Guru berstatus P3K akan diberi kesempatan mengikuti seleksi PNS yang pendaftarannya diperkirakan dibuka awal 2027. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan 526.689 formasi guru nasional.
Guru yang bekerja dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akhirnya punya jalur resmi menuju status pegawai negeri sipil. Pemerintah dan DPR menyepakati skema seleksi PNS bagi guru P3K, dengan pendaftaran yang diperkirakan dibuka pada awal 2027. Untuk hampir satu juta guru P3K di Indonesia, ini pintu yang selama ini tertutup.
Kesepakatan itu diumumkan seusai rapat pemerintah dan pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026. “Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Kalimat terakhir itu penting. Guru madrasah negeri di bawah Kementerian Agama dan guru taman kanak-kanak sering luput dari skema penataan kepegawaian yang berpusat di sekolah dasar dan menengah. Kali ini keduanya disebut secara eksplisit.
Selama ini status P3K berhenti pada kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu. Guru yang sudah mengajar bertahun-tahun tetap berada di jalur yang berbeda dari rekan sejawat berstatus PNS, terutama menyangkut jenjang karier dan jaminan hari tua. Skema baru ini memberi mereka pilihan untuk naik ke jalur itu, meski tidak dengan cara instan.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan mekanismenya tetap seleksi. “Akan diberikan kesempatan P3K guru untuk ikut seleksi PNS yang akan diperkirakan pendaftaran di awal 2027,” ujarnya. Artinya kompetisi tetap ada, dan lolos atau tidaknya bergantung pada hasil ujian serta ketersediaan formasi.
Kebutuhan formasinya sendiri tidak kecil. Pemerintah memproyeksikan 526.689 formasi guru nasional. Rini merinci cakupannya. “Tentu saja terdiri dari guru-guru untuk sekolah, termasuk Kementerian Agama, kemudian Dikdasmen, kemudian juga Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda,” katanya. Sekolah Terintegrasi juga masuk dalam hitungan.
Penyebutan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda menghubungkan kebijakan kepegawaian ini dengan program yang sudah berjalan di lapangan. Sampai 12 Agustus 2026, 93 unit Sekolah Rakyat permanen sudah beroperasi di 182 titik dan menampung lebih dari 43.000 siswa dari keluarga miskin, dengan target Kementerian Sosial melampaui 150.000 siswa pada 2027. Sekolah gratis berasrama tidak bisa berjalan tanpa guru tetap. Angka 526.689 formasi itu, sebagian, adalah jawaban atas kebutuhan tersebut.
Yang masih jadi PR
Seleksi kompetitif berarti sebagian pelamar akan gagal. Dengan 955.245 guru berstatus P3K secara akumulasi dan proyeksi kebutuhan 526.689 formasi yang juga menampung pelamar dari luar, peluang tidak terbagi merata. Pemerintah belum mengumumkan berapa kuota yang khusus dialokasikan untuk guru P3K aktif dan berapa yang dibuka untuk umum.
Rincian per instansi juga belum keluar. Berapa formasi untuk madrasah negeri, berapa untuk Sekolah Rakyat, berapa untuk Sekolah Garuda, semuanya masih dalam bentuk angka gabungan. Jadwal pendaftaran pun masih memakai kata “diperkirakan”, belum tanggal resmi dari BKN. Peraturan turunan yang mengatur bobot penilaian, syarat masa kerja, dan batas usia belum terbit.
Satu hal yang sudah pasti adalah arahnya. Pemerintah memilih menyelesaikan persoalan status guru lewat jalur formal berjenjang, dari paruh waktu ke penuh waktu, lalu membuka pintu ke PNS. Awal 2027 akan menjadi ujian apakah rencana itu berjalan sesuai jadwal.
Sumber & Rujukan
- Kabar Gembira, DPR dan Pemerintah Finalisasi Peluang Guru Honorer Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, Garuda TV, 18 Agustus 2026
- Pemerintah Angkat 231 Ribu Guru P3K Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu di 2027, Menkeu Jamin Fiskal Aman, Garuda TV, 19 Agustus 2026
- DPR dan Pemerintah telah finalisasi status-jumlah guru PPPK untuk bisa jadi PNS, ANTARA News Megapolitan, 18 Agustus 2026
- PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu Mulai 2027, CNBC Indonesia, 18 Agustus 2026
- Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Isi Sekolah Rakyat & Sekolah Garuda, Bisnis.com, 19 Agustus 2026
- DPR-Pemerintah Finalisasi Kebijakan, Guru PPPK Bakal Jadi Penuh Waktu, CNN Indonesia, 19 Agustus 2026
