Sejak 1 Juli 2026, setengah isi tangki solar di Indonesia berasal dari sawit. Pemerintah menyebut Indonesia negara pertama yang menerapkannya secara massal, dan penyalurannya sudah berjalan sampai ke SPBU di Sulawesi.
Sejak 1 Juli 2026, setiap liter solar yang mengalir dari nozzle SPBU di Indonesia mengandung setengah minyak sawit. Pertamina menyalurkan 37,92 juta liter B50 pada tahap awal melalui 29 dari 126 terminalnya. Tiga pekan berselang, di Sulawesi saja, biosolar B50 sudah tersedia di 590 SPBU yang tersebar di enam provinsi, dari Sulawesi Selatan sampai Gorontalo.
Selama bertahun-tahun, Indonesia yang berpredikat produsen sawit terbesar dunia justru mengimpor solar. Kementerian ESDM mencatat konsumsi solar nasional berada di kisaran 38 sampai 40 juta kiloliter per tahun, dan sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter di antaranya harus didatangkan dari luar. Setiap kali harga minyak dunia bergerak, tagihan itu ikut naik.
Pemerintah menutup celah tersebut lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026, yang diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 17 Juni 2026. Aturan itu mewajibkan campuran 50 persen biodiesel pada seluruh produk solar mulai 1 Juli, dengan masa transisi tiga bulan untuk menghabiskan stok B40. Per 1 Oktober 2026, seluruh titik penyaluran wajib penuh B50. Badan usaha yang membandel menghadapi sanksi administratif sampai pencabutan izin.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan program itu pada Kamis, 9 Juli 2026, di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurut siaran pers Sekretariat Negara, Prabowo menyatakan Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50, dan menyebut program itu “hasil besar untuk rakyat”.
Untuk menopangnya, pemerintah menaikkan alokasi biodiesel 2026 dari 15.646.372 kiloliter menjadi 17.602.168 kiloliter, naik sekitar 12,5 persen. Siaran pers Kementerian ESDM Nomor 039.Pers/04/SJI/2026 memperkirakan kebutuhan biodiesel sepanjang tahun berada di rentang 16,7 sampai 18 juta kiloliter, yang menyerap 15,2 sampai 16,3 juta ton CPO.
Soal manfaat ekonominya, angka yang beredar dari pemerintah sendiri belum seragam. Kementerian ESDM memproyeksikan penghematan devisa Rp170 triliun pada 2026, naik dari Rp133,3 triliun yang diklaim dihasilkan B40. Airlangga menyebut angka Rp177 triliun. Sebulan sebelum peluncuran, Juru Bicara ESDM Dwi Anggia menyampaikan proyeksi Rp157,28 triliun. Ketiganya proyeksi, bukan realisasi. ESDM juga memperkirakan pengurangan emisi 44,46 juta ton CO2 dan penyerapan sekitar 2,1 juta tenaga kerja.
Dari sisi teknis, sinyalnya positif. Gaikindo menyatakan uji jalan B50 sejauh puluhan ribu kilometer berlangsung tanpa kendala berarti. “Sejauh ini sih, aman,” kata Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gaikindo Jongkie D. Sugiarto.
Yang masih jadi PR
Jongkie menaruh satu syarat yang belum tuntas. “Yang lebih penting bagi kami adalah distribusi BBM-nya harus merata di seluruh Indonesia. Jangan hanya tersedia di kota-kota besar seperti halnya Pertadex sekarang,” ujarnya. Sampai akhir Juli, penyaluran memang masih bertahap dan bergantung kesiapan infrastruktur tiap wilayah.
Persoalan yang lebih berat ada di hulu. CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menghitung lompatan dari B40 ke B50 menambah permintaan CPO sekitar 4 juta ton per tahun. Masalahnya, subsidi biodiesel dibiayai pungutan ekspor sawit. Kalau ekspor menyusut karena CPO ditarik ke dalam negeri, kas Badan Pengelola Dana Perkebunan justru menipis saat beban subsidi membesar. Fabby juga memperingatkan risiko pembukaan lahan baru di kawasan gambut bernilai karbon tinggi.
Tekanan itu sudah terlihat di data industri. GAPKI mencatat produksi CPO 2025 mencapai 51,7 juta ton, tumbuh 7,2 persen. Namun di dalam negeri, serapan sektor biodiesel naik 11 persen sementara serapan sektor pangan turun 3,6 persen. Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng menyebut produktivitas kebun menjadi tantangan struktural, dan mendorong percepatan peremajaan tanaman.
Tenggat berikutnya jatuh pada 1 Oktober 2026, saat masa transisi berakhir dan seluruh SPBU wajib menjual B50 murni. Realisasi penghematan devisanya baru bisa diuji ketika neraca perdagangan kuartal keempat keluar.
Sumber & Rujukan
- Indonesia Ukir Sejarah, Presiden Prabowo Resmikan Mandatori Biodiesel B50 Pertama di Dunia (Sekretariat Negara)
- Luncurkan Mandatori B50, ESDM Tegaskan Kesiapan Indonesia Perkuat Kedaulatan Energi (Siaran Pers Kementerian ESDM No. 039.Pers/04/SJI/2026)
- B50 Diluncurkan, Pemerintah Targetkan Hemat Devisa Rp170 Triliun dan Stop Impor Solar (Kementerian ESDM)
- Pemerintah Tetapkan Alokasi Biodiesel Tahun 2026 sebesar 15,65 juta kL (Kementerian ESDM)
- Resmi! Mandatori BBM Biodiesel B50 Berlaku 1 Juli 2026, Ini Aturannya (CNBC Indonesia)
- Presiden Prabowo luncurkan Biodiesel 50 sebagai tonggak kemandirian energi (ANTARA)
- Airlangga sebut program B50 bisa hemat devisa Rp177 triliun (ANTARA)
- B50 Jalan 1 Juli, Alokasi Biodiesel Naik 12,5% Jadi 17,6 Juta KL (Bloomberg Technoz)
- Pertamina Mulai Distribusikan B50 Sebanyak 37,92 Juta Liter (detikFinance)
- Pertamina Perluas Penyaluran Biosolar B50, Kini Tersalurkan di 590 SPBU (ANTARA Gorontalo)
- Gaikindo: Penerapan B50 aman untuk mesin diesel di Indonesia (ANTARA Otomotif)
- Gaikindo Sebut Kendaraan Diesel Siap Tenggak B50, Asalkan… (Bisnis.com)
- IESR: Mandatori B50 Perlu Dikaji Hati-Hati dari Sisi Ekonomi, Pasokan, dan Emisi (IESR)
- GAPKI: Produksi Sawit 2025 Naik 7,2%, Industri Hadapi Tantangan Tata Kelola dan Tekanan Global (InfoSAWIT)
- B50 Mulai 1 Juli Diklaim Bisa Hemat Devisa Rp 157 Triliun (detikFinance)
- ESDM Klaim Biodiesel Hemat Devisa Negara Rp120,5 Triliun (Bisnis.com, konteks angka B35 tahun 2023)
