Kesehatan

Pemerintah Jaring 20.946 Bayi Berisiko Jantung Lewat CKG Gratis

CKG melayani 59,5 juta peserta per 5 Juli 2026. Dari skrining bayi sampai hipertensi, program ini bergeser dari deteksi dini ke pengobatan nyata.

Pemeriksaan konjungtiva pada seorang siswa sekolah dasar, salah satu tahap skrining anemia dalam layanan Cek Kesehatan Gratis. Foto: Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan

Alatnya cuma dijepitkan di kaki bayi selama beberapa menit. Dari lebih 490 ribu bayi yang diperiksa, 20.946 menunjukkan indikasi kelainan jantung bawaan. Tahun ini Kemenkes tidak berhenti di angka temuan.

Alatnya kecil, dijepitkan di tangan atau kaki bayi yang baru lahir, dan hasilnya keluar dalam hitungan menit. Sampai 28 Juni 2026, lebih dari 490 ribu bayi di Indonesia menjalani pemeriksaan pulse oximetry lewat Program Cek Kesehatan Gratis. Dari jumlah itu, 20.946 bayi atau sekitar 4,3 persen menunjukkan indikasi kelainan jantung bawaan yang butuh pemeriksaan lanjutan.

Angka itu keluar dari siaran pers Kementerian Kesehatan yang terbit pertengahan Juli 2026. Di situ juga tercatat 753.884 peserta CKG sudah dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau layanan rawat jalan karena hasil pemeriksaannya perlu ditindaklanjuti.

Sepanjang 2026 sampai 5 Juli, CKG melayani 59.561.278 orang. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyebut kelompok dewasa mendominasi dengan sekitar 35,7 juta peserta. Target tahun ini, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, adalah 130.799.343 sasaran atau 46 persen penduduk. Tahun lalu programnya menjangkau 70 juta orang lewat 10.225 puskesmas.

Persoalannya, skrining sebesar apa pun tidak ada gunanya kalau berhenti di kertas hasil. Itu yang dibenahi Kemenkes tahun ini.

“Yang paling penting sekarang, cek kesehatan gratis itu bukan hanya dicek, tapi juga diobati. Kalau tekanan darahnya normal tidak perlu diobati, tapi kalau tinggi harus diobati,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meninjau pelaksanaan satu tahun CKG di RSUP dr. Kariadi, Semarang, 10 Februari 2026.

Menurut siaran pers Kemenkes, peserta yang terdiagnosis hipertensi atau diabetes kini langsung memperoleh terapi di puskesmas pada hari yang sama. Pengobatan awal ditanggung program selama 15 hari pertama, lalu perawatan lanjutannya berjalan lewat Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta BPJS aktif. Kasus berat seperti dugaan penyakit jantung bawaan pada bayi dirujuk ke rumah sakit. Cakupan skriningnya juga ditambah pada 2026: talasemia untuk balita usia dua tahun dan siswa kelas 7, kanker paru, kanker usus besar, serta penyakit kulit menular seperti kusta dan skabies, menurut Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalusia.

Hasil awalnya sudah bisa dibaca. Dari pasien hipertensi yang terdiagnosis lewat CKG 2025, sebanyak 35,4 persen kembali memeriksakan diri pada 2026, dan 46,9 persen di antaranya berhasil mengendalikan tekanan darah. Pada pasien diabetes melitus, 33,1 persen kembali periksa dengan 69,4 persen mencapai kadar gula darah terkendali. Kemenkes memasang target minimal separuh penderita menjalani pengobatan rutin tahun ini, dengan separuh dari mereka mencapai kondisi terkendali.

Di level puskesmas, angkanya jauh lebih terasa. Puskesmas Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, memeriksa 81.573 peserta sepanjang 2025. Sebanyak 13.908 orang atau 17,05 persen ternyata sakit dan butuh tindakan medis langsung, sementara lebih dari 1.500 kasus dirujuk ke rumah sakit. Hampir satu dari lima orang yang datang untuk sekadar cek gratis pulang membawa kebutuhan medis nyata.

Yang masih jadi PR. Jarak antardaerah masih menganga. Data Kemenkes yang dikutip RRI menunjukkan Gorontalo memimpin dengan cakupan 39,8 persen dari sasaran penduduk, sedangkan Papua Pegunungan baru 0,6 persen. Kemenko PMK dalam rapat evaluasi Januari 2026 mencatat kelompok bayi dan lansia paling tertinggal karena aksesnya bergantung pada keluarga, ditambah beban kerja tenaga kesehatan yang berat di wilayah padat dan Indonesia timur serta kendala pasokan bahan medis habis pakai.

Aji Muhawarman sendiri mengakui pengetahuan masyarakat tentang CKG masih rendah dan komitmen pemerintah daerah belum merata. Kapasitas menjadi soal berikutnya. Indonesia memiliki sekitar 10.400 puskesmas dan banyak di antaranya hanya ditopang satu dokter umum untuk melayani ribuan warga, menurut laporan Bisnis.com pada Mei 2026. Ekonom Center of Reform on Economics Yusuf Rendy Manilet menyoroti konsekuensi logisnya: ketika puluhan juta kasus hipertensi dan diabetes ditemukan sekaligus, sistem harus sanggup menyediakan obat dan pemantauan jangka panjang, bukan cuma alat ukur.

Menkes Budi merujuk pengalaman Korea Selatan yang menurunkan kematian akibat penyakit kardiovaskular lewat pendekatan Triple 80: 80 persen warga diskrining, 80 persen penderita diobati, 80 persen di antaranya terkendali. Indonesia baru di angka 46,9 persen untuk hipertensi terkendali, dari 35,4 persen pasien yang mau datang lagi. Dua angka itu yang perlu dikejar sampai Desember.

Sumber & Rujukan