Pemerintah dan Danantara Sulap Rp650 Ribu Jadi Rp47 Juta

Danantara Indonesia mencatat 26 proyek hilirisasi senilai Rp225 triliun sudah masuk tahap konstruksi di 26 titik, dari Mempawah sampai Maluku Tengah. Yang belum menyusul: laporan keuangan lembaganya sendiri.

Satu ton bauksit yang dikapalkan mentah dari Kalimantan Barat laku sekitar US$40, atau kira-kira Rp650 ribu. Ton yang sama, kalau diproses sampai jadi aluminium batangan, harganya US$2.800 hingga US$3.000, sekitar Rp47 juta. Selisih itulah yang selama puluhan tahun dinikmati pabrik di negara lain.

Sejak 6 Februari 2026, alat berat mulai bekerja di Mempawah untuk mengubah hitungan tersebut. PT Indonesia Asahan Aluminium membangun smelter aluminium berkapasitas 600.000 ton per tahun senilai US$2,4 miliar, berdampingan dengan perluasan kilang alumina PT Borneo Alumina Indonesia senilai US$890 juta. Menurut siaran pers Danantara Indonesia, begitu smelter itu beroperasi, sumbangan devisanya diproyeksikan melompat dari Rp11 triliun menjadi Rp52 triliun setahun.

Mempawah adalah satu titik dari peta yang jauh lebih lebar. Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyampaikan pada 13 Juli 2026 bahwa lembaganya sedang menggarap 26 proyek hilirisasi dengan total investasi Rp225 triliun dan potensi penyerapan 37.833 tenaga kerja.

Pekerjaan itu dibagi dua gelombang. Fase pertama, Rp109 triliun untuk 13 lokasi dengan target 11.456 pekerja, dimulai Februari lalu: selain dua proyek Mempawah, ada biorefinery Cilacap milik Pertamina senilai US$1,1 miliar, pabrik bioetanol Glenmore di Banyuwangi, fasilitas peternakan ayam terintegrasi di Kabupaten Malang, serta pabrik garam ID FOOD di Gresik dan Sampang.

Fase kedua diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 29 April 2026 di Refinery Unit IV Cilacap. “Hilirisasi tahap kedua mencakup 13 proyek strategis, senilai kurang lebih 116 triliun meliputi 5 proyek energi, 5 mineral, 3 pertanian,” kata Prabowo seperti dikutip Sekretariat Kabinet. Isinya kilang gasoline di Dumai dan Cilacap, tangki BBM di Palaran, Biak, dan Maumere, pabrik DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim, baja nirkarat berbasis nikel di Morowali, slab baja karbon di Cilegon, aspal Buton di Karawang, hilirisasi tembaga dan emas di Gresik, pengolahan sawit di Sei Mangkei, sampai pabrik pala dan kelapa di Maluku Tengah. Fase ini ditargetkan menyerap 26.377 pekerja.

Uangnya dari mana? Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, menyebut pada Oktober 2025 bahwa dividen BUMN yang diterima sepanjang tahun itu diperkirakan mencapai Rp140 triliun. Sebagai pembanding, dividen BUMN pada 2023 tercatat Rp81,2 triliun. Dividen itu tidak lagi masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak, melainkan diputar kembali menjadi modal investasi.

Yang masih jadi PR. Rapor tata kelola Danantara belum secepat rapor konstruksinya. Sampai 2 Juli 2026, laporan keuangan konsolidasian 2025 belum juga terbit. Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, menyatakan seluruh BUMN dalam ekosistem sudah merampungkan laporan masing-masing, tetapi konsolidasinya masih dalam audit.

Keterlambatan itu memicu tekanan. Pada 3 Juni 2026, Koalisi Danantara Monitor mengajukan permohonan informasi resmi kepada Danantara dan BPK. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira meminta laporan keuangan dibuka utuh, sementara peneliti ICW Seira Tamara menyandarkan tuntutan pada UU Keterbukaan Informasi Publik. Untuk lembaga yang mengelola aset sekitar US$1 triliun, jeda satu tahun tanpa laporan publik memang sulit dijelaskan. Klaim Presiden Prabowo pada 11 Maret 2026 bahwa ROA Danantara naik lebih dari 300 persen selama 2025 juga belum disertai dokumen yang bisa diperiksa publik.

Ada catatan kedua yang lebih teknis tetapi sama pentingnya. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengingatkan pada 17 Juni 2026 bahwa hilirisasi Indonesia masih berhenti di tahap pemurnian. Meski menguasai sekitar 60 persen pangsa nikel global dengan produksi 2,6 juta ton pada 2025, sekitar 80 persen kebutuhan baja nirkarat dalam negeri masih diimpor dan kapasitas baterai nasional baru 20 GWh, kurang dari 1 persen kapasitas dunia. Smelter saja belum cukup, pabrikasi harus menyusul. CORE Indonesia menambahkan catatan lain: proyek hilirisasi Krakatau Steel senilai Rp30 triliun perlu dipastikan benar-benar memakai bijih besi lokal, bukan bahan impor.

Risiko konsentrasi juga nyata. Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mencatat 75 persen laba BUMN masih ditopang enam emiten besar, sementara ratusan entitas lain menunggu restrukturisasi.

Angka 37.833 tenaga kerja baru akan berarti kalau pabrik-pabrik itu benar berdiri dan berjalan. Ujian pertamanya sederhana: laporan keuangan konsolidasian 2025 yang dijanjikan Danantara, dan berapa lama lagi publik harus menunggu.

Sumber & Rujukan

Baca juga

Pemerintah Sulap Separuh Tangki Solar RI Jadi Sawit, Pertama Dunia

Pemerintah Cetak Ekonomi 5,45 Persen di Semester I 2026

Pemerintah dan Bulog Cetak Rekor 5,4 Juta Ton, Impor Beras Disetop