150 Ribu Kursi Magang Digaji UMP, Solusi Pengangguran Sarjana

Pemerintah kembali membuka 150.000 kursi magang berbayar setara upah minimum. Angka dari angkatan pertama cukup menjanjikan, tapi soal pemerataan dan tindak lanjut pascamagang masih jadi pekerjaan rumah.

Mulai 16 Juli lalu, laman maganghub.kemnaker.go.id ramai lagi dibuka. Pendaftar mengincar lebih dari sekadar sertifikat magang. Ada uang saku yang besarannya disetarakan dengan upah minimum daerah masing-masing, mulai dari Rp3,5 juta hingga Rp6 juta sebulan. Program Magang Nasional Angkatan II resmi bergulir, menyasar 150 ribu lulusan baru di seluruh Indonesia, naik dari 102,6 ribu peserta pada angkatan sebelumnya.

Program ini hadir di tengah masalah yang tak kunjung reda. Data BPS dalam laporan Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Februari 2025 mencatat 1.010.652 lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3 masih menganggur, angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Secara nasional, tingkat pengangguran terbuka per November 2025 berada di 4,74 persen, setara 7,35 juta orang dari total angkatan kerja 155,27 juta. Sebagian besar penganggur terdidik ini bukan malas mencari kerja. Mereka terjegal syarat “pengalaman minimal satu tahun” yang nyaris selalu muncul di lowongan, padahal belum pernah diberi kesempatan bekerja sama sekali.

Di situlah Kemnaker mencoba memutus lingkaran itu. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut Program Magang Nasional Angkatan II sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan hasil Rapat Koordinasi Nasional. Pemerintah mengalokasikan Rp6,26 triliun sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi triwulan II dan semester II 2026, dengan rincian Rp4,14 triliun untuk 150 ribu peserta magang dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi bagi 220 ribu lulusan SMK serta 50 ribu pekerja korban PHK. Dana itu dipakai membiayai uang saku enam bulan, sertifikasi kompetensi BNSP, pendampingan mentor industri, dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Angka dari Angkatan I cukup meyakinkan untuk program yang baru berjalan setahun. Dari 16.112 peserta Batch I dan IB yang mengisi evaluasi di aplikasi MagangHub, 5.063 orang, sekitar 34 persen, langsung ditawari bekerja oleh perusahaan tempat mereka magang, baik sebagai karyawan tetap maupun kontrak. Survei terhadap 65.245 peserta menunjukkan 84,26 persen mengaku puas atau sangat puas dengan program ini, dan 67,13 persen merasa terbantu secara ekonomi. Sementara itu, dari evaluasi 22.297 mentor pendamping, 66,55 persen peserta dinilai mengalami peningkatan kompetensi teknis yang signifikan selama magang.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menyebut skema ini sebagai terobosan yang belum pernah diterapkan pemerintah dalam skala sebesar ini. Ia menyebutnya sebagai “subsidi kompetensi” bagi fresh graduate, semacam jawaban atas masalah klasik lulusan baru yang sulit bersaing karena minim pengalaman kerja. “Bagi para fresh graduate, program magang dapat menjadi titik masuk penting bagi mereka memperoleh pengalaman kerja pertama hingga membangun jejaring profesional atau bahkan untuk direkrut secara permanen,” katanya.

Tapi program sebaik apa pun tetap punya celah. Dari seluruh peserta yang mengisi evaluasi, sekitar dua pertiga belum sampai ke tahap tawaran kerja permanen begitu masa magang usai, artinya masih banyak yang harus kembali berburu lowongan. Pemerataan peserta antardaerah juga masih jadi pekerjaan rumah, mengingat sebagian besar lowongan magang selama ini terpusat di kota-kota besar. Kemnaker sendiri mengaku tengah menyempurnakan sistem verifikasi mitra perusahaan agar lowongan yang ditawarkan relevan dengan kualifikasi lulusan perguruan tinggi, bukan sekadar posisi operator yang minim nilai tambah bagi pengembangan karier.

Program ini tidak akan menghapus pengangguran terdidik dalam semalam. Tapi bagi seorang sarjana yang selama setahun terakhir hanya menerima penolakan demi penolakan karena “belum berpengalaman”, kesempatan magang berbayar UMP selama enam bulan bisa jadi celah pertama untuk akhirnya punya sesuatu untuk ditulis di kolom pengalaman kerja.