Menurut Batam Pos, Bareskrim Polri memeriksa 68 orang sebagai saksi pada 18 November 2026 dalam pengusutan dugaan manipulasi pasar modal, sementara Presiden Prabowo Subianto disebut mendorong langsung pemberantasan mafia saham dan bertemu pihak MSCI di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina.
Dugaan mafia saham itu berwujud penggorengan saham, ketidaktransparanan kepemilikan saham, dan dugaan manipulasi pembentukan harga di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketiganya membuat investor khawatir. Di ujungnya ada klasifikasi Indonesia sebagai pasar berkembang (Emerging Market) dalam indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI), klasifikasi yang menentukan arus dana asing ke pasar saham Indonesia. Klasifikasi pasar berkembang itu yang dipertahankan pemerintah lewat pemberantasan yang didorong Presiden. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempertahankan posisi Indonesia dalam klasifikasi pasar berkembang pada indeks MSCI.
Mafia saham dan ancaman klasifikasi pasar berkembang
Dalam pertemuan di sela KTT ASEAN itu, MSCI menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pasar modal agar Indonesia tetap berada dalam klasifikasi Emerging Market. Menurut MSCI, pembenahan pasar modal tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan regulasi dan administratif. Pemerintah serta regulator diminta menunjukkan tindakan nyata terhadap para pelaku manipulasi pasar.
Poin pertemuan itu ditulis tegas: “Apabila status pasar saham Indonesia ingin tetap dipertahankan, pemerintah dan otoritas yang berkaitan dengan pasar saham Indonesia harus menyeret pihak penyelewengan ke jeruji besi.” Kalimat itu bukan ucapan Prabowo, melainkan poin yang muncul dalam pertemuan dengan MSCI. Batam Pos menulis arahan itu menjadi sorotan di tengah meningkatnya kekhawatiran investor terhadap praktik penggorengan saham, ketidaktransparanan kepemilikan saham, serta dugaan manipulasi pembentukan harga di BEI. Poin itu menegaskan penegakan hukum menjadi syarat agar status pasar saham Indonesia tetap dipertahankan. Mengubah arahan pertemuan di sela KTT ASEAN itu menjadi penindakan yang terlihat oleh MSCI, itulah yang masih jadi PR bagi penegak hukum pasar modal.
Bareskrim periksa saksi, OJK siapkan sanksi
Tindak lanjut di dalam negeri sudah berjalan. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus telah memeriksa puluhan pihak yang diduga berkaitan dengan persoalan tersebut. Menurut Batam Pos, pada 18 November 2026 sebanyak 68 orang disebut telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Status mereka saksi, bukan tersangka. Batam Pos menulis pemeriksaan itu sebagai tindak lanjut dari arahan pemberantasan yang didorong Presiden.
Di sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kesiapan mengeluarkan sanksi baru sebagai bagian dari tindak lanjut penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi pasar saham.
Pemeriksaan dan kesiapan sanksi itu baru langkah awal. Ke-68 orang itu masih berstatus saksi, bukan tersangka, dan sanksi baru OJK baru sebatas kesiapan yang dinyatakan.
Tanggal 18 November 2026 dan angka 68 saksi itu yang akan diuji berikutnya: apakah pemeriksaan saksi berlanjut ke penetapan tersangka, apakah sanksi baru OJK benar-benar terbit, dan apakah MSCI mempertahankan klasifikasi pasar berkembang Indonesia setelah melihat tindakan nyata itu. Sampai 18 November 2026, yang tersedia adalah pemeriksaan saksi dan kesiapan sanksi; penetapan tersangka dan sanksi yang dijatuhkan masih menunggu.
Baca juga: Prabowo Ubah Limbah Ternak Jadi Cuan 10.000 Kapsul Cacing



