Pemerintah Kota Serang menyiapkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 13.000 pekerja rentan, dan pendataannya sudah tuntas. Wali Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan hal itu usai bertemu Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Serang, Kamis 19 November 2026. Sebanyak 13.000 pekerja rentan telah terdata dan terverifikasi untuk mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Rinciannya merentang enam profesi. Pendataan meliputi 2.968 ketua RT dan RW, 3.218 kader Posyandu, 3.542 guru ngaji, 809 marbot, 2.136 pemandi jenazah, serta 300 pengemudi ojek online. Budi menyebut angka itu sebagai realisasi janjinya memberi perlindungan kepada masyarakat yang menjalankan berbagai profesi dan memiliki risiko pekerjaan.
Langkah itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah memperluas jaring pengaman sosial sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat. Budi menegaskan upaya tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.
13.000 pekerja dari enam profesi
Guru ngaji menjadi kelompok terbesar dengan 3.542 orang, disusul kader Posyandu 3.218 orang dan ketua RT dan RW 2.968 orang. Pemandi jenazah tercatat 2.136 orang, marbot 809 orang, dan pengemudi ojek online 300 orang. Semuanya sudah terdata dan terverifikasi, kata Budi. “Ini juga wujud daripada gagasan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam perlindungan sosial,” kata Budi. Budi menegaskan perlindungan itu penting agar para pekerja, khususnya warga Kota Serang, bisa ter-cover.
Budi juga menyoroti perusahaan yang diduga belum memenuhi kewajibannya memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja. Ia menginstruksikan jajaran terkait segera mendata dan mengidentifikasi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya maupun yang memiliki kewajiban iuran yang belum dibayarkan. Menurut Budi, perlindungan pekerja tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus menjadi komitmen seluruh perusahaan sebagai pemberi kerja. “Saya sudah perintahkan dan instruksikan agar segera mendeteksi mana saja perusahaan yang belum membayar, termasuk mana saja yang belum memberikan perlindungan,” kata Budi.
Perusahaan yang belum membayar iuran didata
Pendataan perusahaan yang belum membayar iuran serta belum mendaftarkan pekerjanya itulah yang masih jadi PR setelah 13.000 pekerja rentan terdata dan terverifikasi. Budi mengakui hingga saat ini dirinya belum mengetahui secara pasti jumlah perusahaan yang belum memenuhi kewajiban tersebut, dan karena itu Pemkot Serang akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Serang serta BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk menindaklanjutinya, Budi meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Serang memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik di tingkat kantor cabang maupun Kantor Wilayah Provinsi Banten. Ia juga menginstruksikan jajaran terkait membangun komunikasi dan koordinasi dengan dinas itu guna mempercepat pendataan. Koordinasi lintas instansi itu diperlukan agar identifikasi, edukasi, hingga pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan berjalan optimal.
Yang bisa dicek pembaca sesudah ini: 13.000 pekerja rentan yang terdata dan terverifikasi itu menerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, dan daftar perusahaan yang belum membayar iuran itu tersusun dari pendataan Disnakertrans Kota Serang bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga: Prabowo Siapkan BSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja
Sumber & Rujukan
- Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, Pemkot Serang Siapkan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 13.000 Pekerja Rentan, PPID Kota Serang, 20 November 2026
- Dukung Asta Cita Presiden, Jaksa Agung ST. Burhanuddin Lantik Pengurus Aslinmas dan Abpednas se-Provinsi Banten, Faktabanten.co.id, 18 November 2026
- Prabowo Puji Kinerja Anwar Hafid Wujudkan Asta Cita di Sulteng, detik.com



