Ekonomi

Prabowo Rebut 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara Lewat Polri

Prabowo memerintahkan minimal 70 persen hasil tambang dinikmati negara; Kapolri Suyudi menyiapkan pendataan seluruh IUP lewat Bareskrim dan Baintelkam. Yang legal dikawal, yang ilegal ditertibkan.

Prabowo Rebut 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara Lewat Polri
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: FAISAL RAHMAN)

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan minimal 70 persen hasil tambang dinikmati negara, dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung menyiapkan pendataan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) lewat Bareskrim dan Baintelkam.

Titah itu disampaikan Prabowo dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu 14 November 2026. “Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo. Ia menegaskan penguasaan alat produksi itu penting karena merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Prabowo juga memberi instruksi itu kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menurut Warta Ekonomi.

Suyudi menyambut arahan itu di Mabes Polri. “Itu tentunya nanti akan di data dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan mendata mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi, melansir tayangan Badan Komunikasi Pemerintah, dikutip Rabu 18 November 2026. Pendataan itu menentukan IUP mana yang dijadikan prioritas untuk ditertibkan. “Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan,” tegas Suyudi.

Untuk perusahaan yang beroperasi sesuai aturan, sikap Polri berbeda. “Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung,” tandasnya. Yang mengganggu dan tidak memiliki dasar hukum akan ditertibkan bersama, dan Polri ada di depan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyebut Kapolri menjadi tulang punggung Presiden untuk menuntaskan kerja berat yang dibidangkan Presiden di Tanwir Muhammadiyah.

Dukungan DPR dan contoh Rusia serta China

Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yulian Gunhar mendukung arahan Presiden Prabowo terkait minimal 70 persen hasil pertambangan harus dinikmati negara. “Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri,” ujar Gunhar melalui keterangan tertulis, Rabu 18 November 2026. Ia mencontohkan Rusia, di mana perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft dikendalikan negara dan ditopang pajak ekstraksi mineral. China, kata Gunhar, menerapkan model penguasaan negara yang lebih besar, dengan rata-rata kepemilikan pemerintah mencapai sekitar 78 persen.

Pekerjaan yang masih jadi PR ada di meja Bareskrim dan Baintelkam: pendataan seluruh IUP belum selesai, sehingga daftar prioritas penertiban pun belum diumumkan. Skema penghitungan 70 persen hasil tambang juga belum dirinci pemerintah, apakah lewat royalti, pajak, saham, atau gabungan ketiganya.

70 persen hasil tambang, mekanisme hitungnya dipertanyakan

Kalangan pengusaha pertambangan meminta pemerintah memperjelas mekanisme penghitungan target 70 persen hasil tambang itu. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mempertanyakan apakah target itu diterapkan melalui perubahan tarif royalti, kenaikan pajak penghasilan badan, atau instrumen kebijakan lainnya. Menurut IMA, lebih dari 80 persen total pengeluaran sejumlah perusahaan tambang dilakukan di dalam negeri, dan kontribusi pertambangan perlu dilihat menyeluruh, bukan semata dari pajak, dividen, maupun laba perusahaan. Hendra mengakui belum ada kajian yang valid untuk memastikan apakah porsi manfaat atau penerimaan yang diperoleh negara dari sektor pertambangan sudah mencapai 70 persen. “Tapi rasanya sih mungkin bisa lebih dari setengah,” kata Hendra kepada Warta Ekonomi.

Dua hal bisa dicek pembaca: daftar prioritas penertiban dari pendataan IUP, serta skema penghitungan 70 persen yang dipakai pemerintah. Keduanya menentukan apakah titah di Palu berubah dari arahan menjadi penerimaan negara.

Baca juga: Prabowo Bangun Kembali Flores 7 Kabupaten Usai Gempa NTT

Sumber & Rujukan

  1. Prabowo Mau 70% Hasil Tambang Buat Negara, Kapolri Suyudi Turun Gunung, CNBC Indonesia, 18 November 2026
  2. Prabowo Minta 70% Hasil Tambang Dinikmati Negara, Pengusaha Pertanyakan Cara Hitungnya, Warta Ekonomi, 18 November 2026
  3. Jalankan Instruksi Prabowo, Kapolri Bakal Petakan Data Perusahaan Tambang, detikcom, 17 November 2026