Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono, staf Anwar Sadad, usai diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin, 16 November 2026. Bagus satu dari 21 tersangka korupsi hibah pokmas Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022, dan penahanan ini menjadi langkah terbaru KPK dalam perkara yang menyeret nama Anggota DPR RI itu.
“Bahwa kemudian, pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap 1 tersangka pihak penerima dari klaster kedua, BGS selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jawa Timur atau pihak swasta,” kata Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers, Senin malam.
Menurut ANTARA, dari total 21 tersangka itu, 4 orang telah inkrah, 4 orang berprogres di persidangan, dan 1 dihentikan penyidikannya karena tersangka meninggal dunia. Langkah itu menempatkan perkara ini di tengah jalan: sebagian tersangkanya sudah sampai ke pengadilan, sebagian masih disidik.
21 tersangka korupsi hibah pokmas dan jatah Rp291,5 miliar
Skala perkara 21 tersangka korupsi hibah pokmas ini berpusat pada Anwar Sadad. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Anwar Sadad diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp291,5 miliar. Rinciannya: Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022. Anwar Sadad adalah Anggota DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, dan ia juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mekanisme potongannya dijelaskan Taufik. Dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi jatah Anwar, ia mensyaratkan commitment fee sebesar 15 sampai 20 persen terhadap para koordinator lapangan (korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur. Setelah ada kesepakatan, para korlap menyerahkan commitment fee sebesar 20 sampai 25 persen melalui tiga cara. “Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Di mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” tutur Taufik.
Penahanan menuju penuntutan
Bagi KPK, yang masih jadi PR adalah membawa perkara ini sampai ke penuntutan. “Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan,” kata Taufik. Bagus ditahan sebagai satu dari upaya paksa itu. Empat tersangka masih berprogres di persidangan menurut ANTARA, dan penyidikan klaster penerima masih harus diselesaikan.
Potongan itu berujung pada warga. Menurut Taufik, dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, sebesar 20 sampai 30 persen disunat lagi oleh para korlap. Dana hibah yang betul-betul dipakai untuk program masyarakat hanya sekitar 55 sampai 70 persen dari anggaran awal.
Angka yang bisa dicek pembaca sudah tercatat: 21 tersangka korupsi hibah pokmas, Rp291,5 miliar jatah yang diduga, Rp41,7 miliar commitment fee yang diterima, dan 55 sampai 70 persen dana yang sampai ke kelompok masyarakat. Penahanan itu menjadi patokan berikutnya: apakah penyidikan klaster kedua ini berujung pada penyerahan ke penuntutan seperti yang diharapkan KPK.
Baca juga: Prabowo Jerat 9 Tersangka Suap Korupsi Bea Cukai Lewat KPK



