Hukum

Prabowo Pulihkan Rp1,6 Miliar dari Korupsi KUR Lewat Kejari

Kejari Pekanbaru menyetorkan Rp1.633.303.773 ke kas negara, Senin 9 November 2026, dari perkara korupsi kur Mikro di bank BUMN Unit Rumbai.

Prabowo Pulihkan Rp1,6 Miliar dari Korupsi KUR Lewat Kejari
Kejari Pekanbaru saat menerima uang penyelamatan kasus KUR untuk disetorkan ke kas negara. (Foto: dok. Kejari Pekanbaru)

Kejaksaan Negeri Pekanbaru menyetorkan Rp1.633.303.773 ke kas negara pada Senin, 9 November 2026, dari perkara korupsi kur di salah satu bank BUMN Unit Rumbai. Uang itu dibayar sebagai uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan diserahkan secara simbolis dalam kegiatan penyerahan pengembalian kerugian keuangan negara.

Angka itu bisa dirunut sampai ke sumbernya. Uang Rp1.633.303.773 merupakan bagian dari sekitar Rp1,96 miliar yang sebelumnya disita dalam proses penyidikan, lalu dititipkan di rekening penampungan milik perkara Kejari Pekanbaru. Setelah dikurangi kewajiban uang pengganti, terdapat kelebihan uang titipan sebesar Rp326.696.227, dan kelebihan itu dikembalikan kepada Faisal Syahreza Sulaiman sesuai ketentuan yang berlaku.

Korupsi KUR terungkap dari audit SPI

Perkara ini bermula pada 2023, ketika KUR Mikro disalurkan kepada 20 debitur dengan plafon masing-masing Rp100 juta. Menurut detik.com, para penerima kredit disebut tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR karena tak memiliki usaha aktif maupun usaha yang layak dibiayai. Perkara terungkap setelah audit Satuan Pengawas Internal (SPI) bank BUMN pusat pada Juli 2023, yang memperkirakan kerugian keuangan bank mencapai sekitar Rp1,9 miliar.

Dana sitaan itu tidak langsung masuk kas negara. Uang sekitar Rp1,96 miliar dititipkan lebih dulu di rekening penampungan milik perkara Kejari Pekanbaru, lalu diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Angka Rp1,9 miliar itu perkiraan audit, bukan putusan. Putusan pengadilan hanya membebani Faisal dengan uang pengganti Rp1.633.303.773, dan tiga terdakwa lain tidak dibebani uang pengganti.

Uang pengganti dan empat terdakwa

Putusan pengadilan menjerat empat terdakwa. Ian Roni Hutagalung, Armanto, Faisal Syahreza Sulaiman, dan Asifa Muliani masing-masing dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Khusus Faisal, majelis hakim juga menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti Rp1.633.303.773, dan uang itulah yang kini masuk kas negara.

Yang masih jadi PR adalah penyaluran KUR itu sendiri. Dakwaan perkara ini menyebut para penerima kredit tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR karena tak memiliki usaha aktif maupun usaha yang layak dibiayai. Perkara baru terungkap setelah audit Satuan Pengawas Internal bank BUMN pusat pada Juli 2023. Menurut Adhi, manfaat penanganan perkara korupsi diukur dari kembalinya kerugian keuangan negara, bukan hanya dari vonis yang dijatuhkan.

Penyerahan disaksikan Kajari Pekanbaru

Penyerahan uang disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Marlambson Carel Williams dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Fusthathul Amul Huzni, serta para jaksa eksekutor. Pelaksana Harian Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru Adhi Febricar membenarkan penyetoran tersebut. Menurut Adhi, pengembalian uang negara merupakan salah satu tujuan penting penanganan perkara tindak pidana korupsi, dan penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu menutup perkara ini dengan uang negara yang kembali. Rp1.633.303.773 tercatat masuk kas negara pada 9 November 2026, kelebihan titipan Rp326.696.227 kembali kepada Faisal Syahreza Sulaiman, dan empat terdakwa menjalani pidana masing-masing 1 tahun 6 bulan.

Baca juga: Prabowo Pulihkan Rp5,69 Miliar Korupsi Masjid Lewat Kejari

Sumber & Rujukan

  1. Kejari Pekanbaru Setor Uang Penyelamatan Rp 1,6 M Kasus KUR ke Negara, detik.com, 9 November 2026
  2. Kejari Pekanbaru Setor Rp1,6 Miliar ke Kas Negara dari Kasus Korupsi KUR BRI Rumbai, riauaktual.com, 9 November 2026