Hukum

Prabowo Sita Rp2 Miliar Gratifikasi Dirut KAI Lewat KPK

KPK menyita rp2 miliar dari Dirut PT KAI Bobby Rasyidin, diduga dari tersangka korupsi digitalisasi SPBU Pertamina; penyitaan sudah dilakukan Agustus 2025.

Prabowo Sita Rp2 Miliar Gratifikasi Dirut KAI Lewat KPK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Foto: Suara.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin. Uang itu diduga berasal dari salah satu tersangka kasus korupsi pengadaan proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina periode 2018-2023. “Uang yang diserahkan oleh saudara BR diduga dari salah satu tersangka perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 6 November 2026.

Penyitaan itu bukan kabar baru. Budi menjelaskan, Bobby mengembalikan uang itu setelah tahu pemberinya ditetapkan sebagai tersangka, dan penyidik menyitanya pada Agustus 2025. “Jadi kami luruskan, penyitaan ini bukan dilakukan dalam waktu dekat ini ya, tapi penyitaan sudah dilakukan di tahun lalu,” tandas Budi.

Bobby berstatus saksi, bukan tersangka. KPK menegaskan uang itu tidak berkaitan dengan PT KAI, karena perkaranya terjadi pada 2018-2023 dan uang itu diduga diterima Bobby sebelum ia menjabat Dirut PT KAI. Penyidik sudah meminta klarifikasi kepada Bobby pada 28 Agustus 2025. “Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar,” ujarnya saat inspeksi di Yogyakarta, Jumat 6 November 2026.

Tiga tersangka dan kerugian negara

KPK telah menahan tiga tersangka: Dian Rachmawan selaku Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom periode 2017-2019, Weriza selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012-2020, serta Elvizar selaku pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) sekaligus mantan petinggi PT Telkom. Para tersangka diduga menyebabkan kerugian negara akibat kemahalan pembayaran dalam proyek tersebut.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat pengadaan perangkat automatic tank gauge (ATG) mencapai Rp193,75 miliar. Perkara ini bermula saat Pertamina memberlakukan kode quick response (QR) bagi pembeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Yang masih jadi PR adalah membuktikan asal uang itu. KPK baru menduga rp2 miliar yang dikembalikan Bobby berasal dari salah satu tersangka, dan pembuktian dugaan itu menjadi pekerjaan penyidikan yang masih berjalan. Bobby sudah mengembalikan uangnya secara kooperatif dan berstatus saksi, tetapi perkara digitalisasi SPBU itu sendiri belum tuntas: tiga tersangka sudah ditahan, dan kerugian negara yang dihitung BPK baru mencakup pengadaan perangkat ATG.

Rp2 miliar dan klarifikasi Bobby

Budi menyampaikan Bobby tidak mengetahui sumber dana uang rp2 miliar itu ketika menerimanya. Dalam keterangannya, Bobby menyebut ia mengembalikan uang begitu tahu ada dugaan keterkaitan dengan perkara, dan KPK mencatat sikap kooperatif itu dalam penyidikan.

Sehari sebelum klarifikasi itu, Kamis 5 November 2026, Bobby terpantau mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, menurut Republika.

Menurut Warta Ekonomi, ketiga tersangka sudah ditahan sejak awal Agustus 2026. KPK menyebut penyitaan terhadap Bobby bukan dalam kapasitasnya sebagai Dirut KAI, karena perkara digitalisasi SPBU itu terjadi pada 2018-2023.

Baca juga: Prabowo Limpahkan Tersangka Gratifikasi Rp37,8 Miliar Lewat KPK

Sumber & Rujukan

  1. KPK Duga Uang Rp 2 Miliar dari Dirut KAI Berasal dari Tersangka Korupsi Pertamina, Suara.com, 6 November 2026
  2. KPK Luruskan Isu Penyitaan Uang Rp 2 Miliar dari Dirut KAI, BeritaSatu, 6 November 2026
  3. KPK Sita Uang Korupsi Rp 2 Miliar dari Dirut PT KAI Bobby Rasyidin, Republika, 6 November 2026
  4. Dirut KAI Bobby Rasyidin Angkat Bicara Usai KPK Sita Uang Rp 2 Miliar, Liputan6, 6 November 2026