Prabowo Bongkar Oplosan 600 Ton Beras SPHP di Jakarta Timur

Beras SPHP di Jakarta Timur diduga dioplos sebanyak 600 ton, menyebabkan potensi kerugian negara Rp3,3 miliar karena subsidi pemerintah tidak sampai kepada masyarakat sasaran, menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas). Temuan itu diungkap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman bersama Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur, dengan tempat kejadian perkara di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang.

Hitungan kerugian itu mengacu pada surat penugasan tambahan kedua SPHP beras dari Bapanas kepada Perum Bulog yang terbit pada pertengahan Oktober 2026. Dalam penugasan itu, total APBN yang disiapkan sebesar Rp694,3 miliar untuk alokasi tambahan kedua SPHP beras sebanyak 125,8 ribu ton. Subsidi harga per kilogramnya sekitar Rp5.510 per kilogram. Bila subsidi itu dikalikan 600 ton, diperoleh angka sekitar Rp3,3 miliar yang menjadi subsidi tidak tersampaikan ke masyarakat yang paling membutuhkan beras dengan harga terjangkau.

Beras SPHP yang seharusnya murah

Beras program SPHP digelontorkan pemerintah sebagai intervensi ke pasar agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses beras dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram di tingkat konsumen. Namun beras yang diduga dikemas ulang itu disebut dijual dengan harga mencapai Rp17.000 per kilogram. Menurut Amran, beras itu dibongkar lalu dijual ke pasar sebagai premium karena berasnya bagus. “Ini sudah tidak sehat (beras SPHP) dibongkar, dijual ke pasar (sebagai) premium karena berasnya ini bagus. Beras produksi kita bagus, ini beras lokal, bukan diimpor,” kata Amran di Jakarta, Sabtu (31/10).

Amran menegaskan kemasan itu khusus untuk rakyat Indonesia dan disubsidi pemerintah. Ia menyebut produsen dan konsumen sama-sama dikhianati oleh praktik itu. “Nah ini pengkhianatan, mengkhianati petani 115 juta orang dan juga merugikan konsumen,” tegas Amran yang juga Menteri Pertanian. Subsidi di hulu pun tidak kecil: Rp160 triliun tahun 2026 dan Rp144 triliun tahun 2025, antara lain untuk pupuk, traktor, alat mesin pertanian, dan hal lain yang dikucurkan pemerintah untuk mendukung produksi beras nasional. Di hilir, anggaran subsidi harga diberikan pemerintah melalui Bapanas ke Perum Bulog sebagai operator program. Karena itu, menurut Amran, praktik yang memanfaatkan beras subsidi untuk meraup keuntungan sepihak tidak dapat dibenarkan, dan beras program SPHP harus benar-benar dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Penindakan yang diminta tegas

Amran menyatakan penindakan pengoplosan beras program SPHP harus diganjar hukuman terberat. “Kalau ada hukuman terberat, patut kita hukum,” tambah Amran. Ia mengaitkan sikap itu dengan arahan Presiden. “(Sesuai) Perintah Bapak Presiden Prabowo (agar) mafia dan koruptor harus dibersihkan dari Republik Indonesia,” tegas Amran.

Yang masih jadi PR adalah memastikan pengungkapan 600 ton ini tidak berhenti pada satu titik. Amran sendiri menyebut temuan saat ini 600 ton, tetapi mungkin juga bisa ribuan ton, sehingga penelusuran jalur distribusi dan mitra penyalur masih harus diteruskan. Beras SPHP yang sudah telanjur dibongkar dan dikemas ulang juga harus dipastikan tidak kembali beredar sebagai beras premium dengan harga di atas HET. Selama penelusuran itu belum tuntas, subsidi yang seharusnya sampai ke masyarakat berpenghasilan rendah tetap berisiko bocor di tengah jalan.

Ukurannya bisa dicek dari angka yang sudah disebut. Bila penelusuran menemukan volume tambahan di luar 600 ton, angka potensi kerugian Rp3,3 miliar itu akan berubah mengikuti hitungan subsidi Rp5.510 per kilogram. Yang juga bisa dicek adalah apakah beras subsidi kembali dijual Rp12.500 per kilogram di tingkat konsumen, bukan Rp17.000 per kilogram seperti yang ditemukan dalam pengungkapan ini.