Sekitar 68 ribu umkm di seluruh Indonesia telah tercatat menjadi pemasok bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari makanan hingga telur, di daerah masing-masing. Angka itu disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurahman dalam keterangannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 25 Oktober 2026.
Para pemasok itu menyediakan telur dan bahan makanan lain bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah tersebut merujuk pada pelaku usaha yang sudah terdata di daerah masing-masing, dan dikutip sejumlah media pada Senin, 26 Oktober 2026. Jumlah itu mencakup pemasok di berbagai wilayah Indonesia. Media pembanding yang mengutip angka yang sama adalah investor.id, suara.com, dan garuda.tv.
68 ribu UMKM memasok dapur SPPG
Maman menggambarkan jumlah itu dengan kalimatnya sendiri. “Sampai hari ini sudah kurang lebih ada sekitar 68 ribuan UMKM supplier makanan, telur, macam-macam itu di daerah masing-masing yang memang sudah kita data,” ujar Maman dalam keterangannya di Makassar, dikutip pada Senin (26/10/2026). Ucapan itu menjadi dasar angka yang dipakai artikel ini.
Kementerian UMKM tengah menyusun formulasi untuk memperluas kesempatan pelaku usaha mikro dan kecil dalam penyediaan bahan pangan MBG. Langkah itu dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin Sudaryono. Menurut Maman, keterlibatan UMKM harus menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah ingin pengadaan pangan MBG memberi kesempatan bagi pelaku usaha daerah untuk berpartisipasi secara langsung. Skema itu disusun agar manfaat ekonomi MBG menjangkau lebih banyak daerah. Perluasan partisipasi itu menjadi upaya membuka kesempatan ekonomi yang lebih besar bagi usaha mikro dan kecil.
Skema baru disusun bersama Badan Gizi Nasional
Penyusunan skema baru berlangsung bersamaan dengan pembenahan tata kelola di BGN, termasuk administrasi, standar operasional prosedur (SOP), dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pembenahan pengadaan diperlukan agar partisipasi pelaku usaha lokal berjalan sesuai kebutuhan dapur SPPG. Konsolidasi kelembagaan juga dilakukan sebelum program lapangan diperluas. Kementerian UMKM dan BGN masih membahas skema kerja sama baru itu. Pemerintah kini menyiapkan skema baru agar semakin banyak pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam rantai pasok program tersebut.
Yang masih jadi PR diucapkan Maman sendiri: jumlah 68 ribu umkm pemasok itu masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Skema kerja sama baru masih dalam tahap penyusunan dan belum menjadi mekanisme pengadaan yang telah berlaku secara nasional. Diperlukan sistem yang sesuai dengan variasi kapasitas produksi, distribusi, dan kemampuan pelaku usaha. Pemerintah juga belum merinci nilai kontrak maupun pendapatan yang diperoleh 68 ribu umkm pemasok itu.
Ukurannya bisa dicek dari angka yang sudah disebut. Bila skema baru itu berlaku sebagai mekanisme pengadaan, jumlah pemasok yang terdata seharusnya bergerak naik dari sekitar 68 ribu umkm, dan pelaku usaha di lebih banyak daerah mendapat kesempatan memasok dapur SPPG. Perkembangan itu bisa dipantau dari keterangan Kementerian UMKM dan BGN berikutnya. Sampai angka itu berubah, 68 ribu umkm yang sudah terdata menjadi penanda awal bahwa pasar MBG sudah dibuka bagi usaha kecil daerah.
Baca juga: Pemerintah Buka Jalan Guru P3K Jadi PNS, Bidik 526.689 Formasi



