MBG Gerakkan Ekonomi Desa, Tata Kelola Terus Dibenahi

Data BPS menunjukkan kemiskinan dan pengangguran terus menurun sepanjang 2025. Pemerintah menyebut Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan konsumsi di desa, sementara pembenahan tata kelola dan keamanan pangan jadi ujian berikutnya.

Ekonomi Indonesia menutup 2025 dengan angka yang membaik di lapisan yang paling sering terlewat. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan turun ke 8,25 persen pada September 2025, setara 23,36 juta orang, dari 8,47 persen enam bulan sebelumnya. Pengangguran terbuka pada November 2025 tercatat 4,74 persen. Di panggung Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, 13 Februari lalu, Presiden Prabowo Subianto menautkan tren itu dengan program andalannya, Makan Bergizi Gratis, yang ia sebut “mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan”.

Klaim itu perlu ditempatkan dengan hati-hati. BPS menyatakan MBG berkontribusi pada pertumbuhan 2025, tetapi lembaga itu tidak mengukur seberapa besar sumbangannya, dan penurunan kemiskinan dipengaruhi banyak faktor sekaligus. Yang bisa ditunjukkan dengan lebih pasti adalah cara kerjanya di lapangan.

Logika ekonominya sederhana. MBG menyalurkan makanan lewat satuan pelayanan pemenuhan gizi, atau dapur, yang tersebar sampai tingkat desa. Setiap dapur butuh beras, telur, sayur, dan lauk dalam jumlah tetap setiap hari. Permintaan yang rutin itu membuka pasar bagi petani, peternak, dan pedagang lokal, lalu memutar uang di dalam wilayah yang sama. Hingga awal 2026, program ini menjangkau sekitar 53,4 juta penerima dengan lebih dari 27 ribu dapur beroperasi. Sebagai kerja logistik, skalanya besar.

Pemerintah menempatkan MBG sebagai satu dari tiga program prioritas, bersama Koperasi Desa Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah, untuk mengejar pertumbuhan 5,4 hingga 5,6 persen tahun ini. Idenya, mesin pertumbuhan digeser dari pusat ke bawah: desa dan kelompok rentan diberi daya beli, dan aktivitas ekonomi menyusul.

Sejumlah indikator sosial memang bergerak ke arah yang dituju. Rasio Gini, ukuran ketimpangan, membaik tipis ke 0,363. Penurunan kemiskinan terjadi di kota maupun desa, dengan penurunan terdalam di Maluku dan Papua. Bagi rumah tangga penerima, satu porsi makan gratis per anak setiap hari juga berarti pos belanja yang bisa dialihkan ke kebutuhan lain.

Namun program sebesar ini tidak berjalan mulus, dan mengabaikan sisi itu hanya akan menyesatkan pembaca. Sepanjang pelaksanaannya, laporan keracunan makanan muncul di banyak daerah; Network for Education Watch mencatat sekitar 33 ribu anak terdampak hingga April 2026. Pada Juni 2026, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan dicopot dari jabatannya. Anggaran 2026 pun disesuaikan, dari rencana Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, di tengah sorotan ekonom soal beban defisit.

Respons pemerintah atas tekanan itu justru menjadi bagian yang menarik untuk dicermati. Badan Gizi Nasional mengubah arah: bukan lagi mengejar tambahan dapur secara masif, melainkan memastikan dapur yang ada memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, sambil memprioritaskan daerah terpencil. Program juga sempat dijeda pada 22 Juni hingga 13 Juli untuk membenahi tata kelola. Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyatakan target menjangkau 83 juta penerima tidak lagi jadi ukuran utama, digantikan mutu layanan.

Di sinilah letak ujian sebenarnya. Angka konsumsi yang naik dan jangkauan yang luas membuktikan MBG bisa bergerak cepat. Yang belum terbukti adalah apakah program ini bisa bergerak dengan aman dan bersih dalam jangka panjang. Keamanan pangan yang terjaga, dapur yang diawasi ketat, dan anggaran yang dibelanjakan tepat sasaran akan menentukan apakah dampak ekonomi di desa bertahan atau berhenti sebagai lonjakan sesaat. Pemerintah sudah menyebut arah pembenahannya. Pembuktiannya menunggu di lapangan, dapur demi dapur.